Breaking News:

9 Perusahaan Masuk 'Radar' MAKI Soal Mafia Minyak Goreng, Sayangkan Kewenangan Terbatas KPPU

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus mafia minyak goreng.

TribunBatam.id via Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021). 

TRIBUNBATAM.id - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) kembali mendatangi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ( KPPU).

Kedatangannya untuk melayangkan data tambahan terkait dengan pelaporan adanya dugaan monopoli atau persengkokolan yang melibatkan 9 perusahaan soal ekspor minyak goreng.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pelaporan ini didasari karena adanya kenaikan harga minyak goreng secara serentak sehingga menimbulkan kelangkaan dalam beberapa kurun waktu terakhir.

"Dari itu kemudian saya juga melapor ke KPPU berkaitan dengan dugaan kalau monopoli Ini persekongkolan untuk mengatur harga, kira-kira begitu gambarannya," kata Boyamin saat ditemui awak media di kantor KPPU Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2022).

Dari 9 perusahaan yang dilaporkan tersebut, untuk hari ini baru ada 4 perusahaan yang dokumennya dilengkapi.

Beberapa perusahaan tersebut kata Boyamin, dua di antaranya merupakan tersangka kasus mafia minyak goreng yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Baca juga: Kejagung Bongkar Habis Mafia Minyak Goreng, MAKI Bakal Datangi KPPU Bawa Data Pamungkas

Baca juga: Jokowi Buka Keran Ekspor CPO-Minyak Goreng Lagi, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Gembira

"Dua yang terkait dengan yang ditangani Kejaksaan Agung yang melakukan dugaan korupsi itu dan berkaitan dengan izin ekspor yang tidak memenuhi syarat, satu berdiri sendiri dengan nampaknya terafiliasi dengan luar negeri," kata Boyamin.

Bahkan satu dari keempat perusahan itu, merupakan perusahaan besar yang memiliki lahan kebun kelapa sawit, pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) serta turunannya hingga memiliki retail.

Dari adanya pelaporan ini, Boyamin berharap, KPPU dapat melakukan tindak lanjut terkait dugaan monopoli itu, meski KPPU tidak memiliki wewenang untuk menindak dan memprosesnya.

"Ini yang kira-kira akan kita bahas lebih dalam lagi mudah-mudahan KPPU bisa segera mendalami ini tetapi saya menyadari bahwa memang teman-teman KPPU bukan penegak hukum," tukas Boyamin.

Adapun 9 perusahaan yang dilaporkan itu PT PA; PT PI; PT IT; PT NL; PT BA; PT MSA; PT TJ; PT SP dan PT EP.

Meski telah melayangkan sejumlah data, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan terbatasnya kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) yang tidak dapat melakukan pemeriksaan bahkan menindak para mafia termasuk dalam kasus minyak goreng.

Hal itu didasari karena menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, KPPU bukanlah lembaga penegakan hukum.

"Satu tidak bisa memanggil paksa, kedua tidak bisa meminta keterangan. Kalau penegak hukum kan sedikit agak ngancam kan bisa kalau KPPU tidak bisa," ucap Boyamin saat ditemui awak media di Kantor KPPU Pusat, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved