JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Kabar mengejutkan datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tepatnya setelah Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Ka'bah itu.
Suharso Monoarfa resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten, pada Senin (5/9/2022).
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan, mengatakan keputusan ini diambil sebagai sikap Pimpinan Tiga Majelis terkait ramai dan gaduh soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.
Usman mengatakan, dicopotnya Suharso Monoarfa dari jabatan Ketum ini sudah melalui banyak pertimbangan dan persetujuan banyak pihak, tak terkecuali Ketua Majelis Syari'ah, KH Mustofa Aqil Siraj, dilansir Tribunnews.com.
Meski saat pemberhentian Suharso Monoarfa ini diputuskan dalam Mukernas yang digelar di Serang, Banten pada Senin (5/9/2022), yang bersangkutan tidak menghadiri agenda tersebut.
Baca juga: PPP Bereaksi Gowes Sekjen PDIP dan PAN Mengarah ke Pilpres 2024, Masih Pagi
Berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PPP, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Mardiono pun menerima amanah tersebut dan berjanji akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Muhammad Mardiono, di hari yang sama Mukernas digelar, Suharso Monoarfa baru saja pulang dari perjalanan dinas ke luar negeri.
“Beliau (Senin) pagi ini baru kembali ke tanah air habis melakukan perjalanan tugas negara dari luar negeri. Kemudian ini baru akan dibangun komunikasi kembali dengan para kader,” ujar dia.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Mardiono, mengungkapkan alasan mengapa Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketum.
Menurut Mardiono, keputusan ini diambil agar Suharso Monoarfa bisa lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas.
Baca juga: Desakan Ketum PPP Suharso Monoarfa Mundur dari Jabatannya, Pengurus PPP Jakarta Bereaksi
“Kita melakukan pembagian tugas agar beliau (Suharso) juga fokus menjalankan tugas kenegaraan. Yaitu sebagai Menteri Bappenas menghadapi G20, tentu itu adalah kesibukan yang juga memerlukan waktu yang luar biasa,” tutur Mardiono pada Kompas.com, Senin.
Tak hanya itu, Mardiono menyebut keputusan ini diambil untuk mengakhiri polemik internal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
Polemik itu, kata Mardiono, dinilai mengganggu kinerja kader PPP untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Sehingga kader berpikir harus mencari solusi cepat yaitu membagi tugas,” katanya.
Suharso Monoarfa sendiri dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.
Diketahui, ia menjadi sorotan karena pernyatannya dimintai amplop untuk kiai saat mengunjungi berbagai pondok pesantren.
“Para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju pada saudara Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia yang mereka pemilih dan simpatisan PPP,” urai Usman M Tokan.
Pernyataan itu disampaikan Suharso Monoarfa dalam Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2022.
Baca juga: PPP Berduka, Haji Lulung Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Penyakit Jantung
Ia pun telah meminta maaf dan mengaku khilaf atas komentar tersebut.
Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur, mengaku tidak ada kebencian terhadap Suharso Monoarfa.
Ia mengatakan pihaknya dan Suharso Monoarfa akan terus berhubungan baik.
Kendati demikian, Zarkasih tetap berharap Suharso Monoarfa bersedia melepaskan jabatannya.
“Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan."
"Tetapi, dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP,” ujarnya, Senin.
SEMPAT Ingin Mundur
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan mengungkapkan Suharso Monarfa sebelumnya sempat mengatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketum PPP.
Kendati demikian, hingga Mukernas PPP digelar, surat pengunduran diri Suharso Monoarfa belum diterima.
“Kabarnya Beliau mau mengundurkan diri, namun ditunggu hingga ditutupnya acara Mukernas tidak ada konfirmasi baik melalui telepon, WhatsApp atau surat,” tutur Usman pada Kompas.com, Senin.
Suharso Monoarfa diketahui telah diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketum PPP sebanyak dua kali.
Baca juga: Ngobrol Bareng Irwansyah, Melihat Manuver PPP Menuju Batam 1
Majelis Partai PPP telah dua kali mengirim surat pada Suharso Monoarfa, namun tak kunjung ada respons.
Sementara, terjadi rentetana aksi yang meminta Suharso Monoarfa segera mundur.
Aksi tersebut merupakan buntut pernyataan Suharso Monoarfa soal amplop kiai.
Hingga saat ini, pihak Suharso Monoarfa belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dirinya dicopot dari jabatan Ketum PPP.
REAKSI Koalisi Indonesia Bersatu
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan terus berkonsolidasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Viva menyebut itu setelah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan pemilu presiden 2024," kata Viva kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).
Ia berharap pemberhentian Suharso tak berdampak terhadap kekompakan KIB, yakni PAN, PPP, dan Golkar.
Baca juga: Usung Iskandarsyah-Anwar Abubakar, Koalisi PKS dan PAN di Karimun Bidik Gerindra & PPP untuk Pilkada
"Semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan KIB," ujarnya.
Sebelumnya, PPP menyampaikan update terkait dengan hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Dalam hasil rapat tersebut, diputuskan kalau PPP resmi memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai.
"Pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan FATWA Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan dalam keterangannya kepada awak media, Senin (5/9/2022).
Usman mengatakan, keputusan itu ditempuh setelah pimpinan tiga Majelis DPP PPP melakukan musyawarah.
Di mana para Pimpinan Majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia.
Baca juga: Fraksi PPP DPR RI Keberatan Soal RUU Cipta Lapangan Kerja, Kewajiban Sertifikasi Halal Bakal Dihapus
Terlebih masyarakat yang dimaksud yakni pemilih dan simpatisan PPP atau bisa dikatakan umat yang mendukung eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.
Akhirnya setelah melakukan pertemuan atau rapat antara tiga pimpinan Majelis Tinggi Partai di Bogor akhirnya disepakati pemberhentian tersebut. Adapun agenda itu digelar pada 2-3 September kemarin.
"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata dia.
Terkait dengan keputusan ini, Majelis Tinggi PPP kata Usman meminta kepada seluruh jajaran pengurus untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.
Dia juga mengimbau kepada para pengurus untuk melanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud.
"Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiin," tukas Usman.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Fersianus Waku) (Kompas.com/Tatang Guritno)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
Sumber: Tribunnews.com