Pada 2023 terhitung 1 Januari hingga 4 Juli per hari ini, lanjut dia, penempatan sudah berada di angka 137.038 PMI.

"Semakin positif trennya. Kita bisa prediksi akhir tahun penempatan bisa menembus 270 ribu. Kalau menembus 270 ribu artinya penempatan kembalu normal, karena rata-rata Indonesia nenempatkan setiap tahun sebelum covid 270 ribu PMI," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam kesempatan yang sama mengingatkan, langkah penegakan hukum akan terus digalakkan. 

Ia juga memperingatkan siapapun tidak boleh membackingi kejahatan TPPO mengingat hasil identifikasi BP2MI terdapat backing dimana-mana.

Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kata dia, juga sudah mengatakan backing bagi penegakan hukum adalah konstitusi.

Oleh karena itu, kata dia, siapa yang membackingi TPPO artinya melawan konstitusi, dan melawan konstitusi adalah melawan hukum negara, sehingga akan ditindak tegas. 

"Dan artinya kalau sudah backing-backingan itu artinyabsudah institusi pemerintahan. Oknum di institusi pemerintahan kalau sudah bicara backing. Entah itu kantor Pemerintah Daerah, entah itu Camat, entah TNI, entah Polri, entah imigrasi, akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak," kata Mahfud.

"Sekarang kita lebih utamakan selamatkan korban dan siapa agent, siapa pengirimnya. Nanti akan melangkah ke situ, oleh sebab itu jangan main-main ini masalah kemanusiaan," sambung dia.

Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri sekaligus Ketua Satgas TPPO Polri Irjen Asep Edi Suheri, ketika ditanya usai konferensi pers, mengatakan sampai saat ini belum menerima laporan dari lapangan adanya perlawanan dalam bentuk kekerasan di lapangan.

"Nggak ada (perlawanan dalam bentuk kekerasan), aman," kata dia.

Sumber: Tribunbatam.id