JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran angkat bicara terkait pencopotan spanduk Prabowo Gibran di Welcome to Batam (WTB) yang berujung pelaporan ke polisi oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran Kepri.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menginstruksikan kepada jajaran TKD Prabowo Gibran Kepri untuk mencabut laporan polisi (LP) kepada Bawaslu itu.

TKN menilai, pelaporan itu akhirnya menimbulkan kegaduhan.

Di sisi lain, TKN sepakat jika pencopotan spanduk Prabowo Gibran di WTB ini dilaporkan TKD Prabowo Gibran Kepri ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: DPRD Batam Akan Panggil Kadis CKTR Soal Pemasangan Spanduk Prabowo Gibran di WTB

"Kami minta kepada mereka untuk cabut yang di kepolisian. Ya kita kalau soal pemilu ini jangan ke polisi-polisi lah. Ke DKPP saja kalau tidak berkenan. Ya itu permintaan dari kita," ujar Habiburokhman saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024) malam dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (6/1/2024).

Habiburokhman menjelaskan bahwa TKD Prabowo Gibran Kepri merasa sudah melakukan tindakan yang benar secara hukum.

Pasalnya, pemasangan baliho Prabowo-Gibran sudah memegang izin dari KPU.

"Tetapi kami melihat, itu kan akhirnya menimbulkan kegaduhan ya. Kalau terkait lembaga pemilu ini, yang paling pas adalah kita memprosesnya itu kalau tidak berkenan ke DKPP," tukasnya.

Sebelumnya, TKD Prabowo Gibran Kepri melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri dan Batam ke Polresta Barelang, Senin (1/1/2024).

Laporan ini buntut pencopotan spanduk Prabowo Gibran yang dipasang di monumen Welcome to Batam, yang dinyatakan melanggar aturan.

Pelaporan dilakukan Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin.

Dalam laporan itu, Bawaslu diduga telah melakukan perusakan terhadap spanduk Prabowo-Gibran.

Baca juga: BREAKING NEWS - TKD Prabowo Gibran Laporkan Bawaslu Soal Copot Spanduk di Welcome to Batam

"Kami baru saja membuat pengaduan pencopotan spanduk Prabowo Gibran, yang diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kepri dan Ketua Bawaslu Batam," ujar Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin.

Musrin menegaskan, laporan tersebut disampaikan ke Polresta Barelang terkait dugaan pengrusakan spanduk Prabowo - Gibran yang dipasang di monumen Welcome to Batam.

Pihaknya berharap, laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Musrin menjelaskan, pemasangan spanduk di monumen Welcome to Batam itu telah memiliki izin.

Izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tertanggal 27 Desember 2023, dengan nomor surat B/2994/100.3.12/XII/2023.

"Kami sangat taat dengan aturan hukum yang berlaku, TKD tidak akan melakukan sesuatu dengan semena-mena," tegas Musrin.

Selain mengadu ke Polresta Barelang, rencananya TKD Prabowo Gibran Kepri juga akan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Ketua Bawaslu Batam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berkas permohonan laporan tertuang dalam surat pengaduan Nomor: 02/TIM HUKUM 02 PRABOWO GIBRAN/KEPRI/I/2024, tanggal 1 Januari 2024.

Laporan ini atas pencopotan spanduk kampanye yang diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, dan Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itolaha Gaho.

Bawaslu Tanggapi Pelaporan TKD Prabowo Gibran Kepri ke Polisi

Sementara itu, sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri), Zulhadril Putra, angkat bicara terkait pelaporan dirinya oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran Kepri ke Polresta Barelang.

Menurutnya, pencopotan spanduk kampanye pasangan calon (paslon) Prabowo - Gibran sudah melalui koordinasi dan sesuai aturan yang berlaku.

"Telah dilakukan koordinasi oleh Bawaslu Kota Batam, mereka (TKD Prabowo Gibran Kepri) beralasan sudah dapat izin, tapi suratnya diminta tidak dikasih. Setelah dilakukan penertiban, baru saya dikirimkan suratnya," ujar Zulhadril, pada Selasa (2/1/2024).

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasal 298, alat peraga kampanye (APK) seharusnya tidak dipasang di sarana pemerintah.

Sarana pemerintah, hanya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan kampanye, tetapi tidak untuk pemasangan APK.

"Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65, boleh menggunakan sarana pendidikan dan pemerintah dengan izin yang bersangkutan. Namun ada persyaratan tidak boleh menggunakan atribut," jelas Zulhadril.

Baca juga: BREAKING NEWS - Spanduk Prabowo-Gibran Nempel di Welcome to Batam

Kemudian, menurut UU Pemilu pasal 298 ayat 1 dan ayat 2, pemasangan APK juga harus dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, dan keindahan kota.

Atas dasar itu, Bawaslu menilai pemasangan APK di monumen Welcome to Batam telah melanggar aturan dan estetika.

Ia mencontohkan, ini sama halnya seperti memasang APK di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam atau Kantor DPRD Kota Batam.

"Terkait pelaporan, kami menunggu saja. Kami tidak ada tendensi ke paslon mana pun atau kepentingan apa pun. Kami hanya mau tegakkan aturan dan regulasi," tegas Zulhadril.

(Tribunnews.com)(Tribunbatam.id/Hening Sekar Utami)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TKN Prabowo-Gibran Minta TKD Kepri Cabut Laporan Polisi Buntut Baliho di Welcome to Batam

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News