TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Kepri masih menggantung.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mendorong betul agar pembentukan BUMD Migas Kepri ini terealisasi.

Sementara Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak cenderung enggan mengesahkan BUMD ini.

Politisi PDIP itu menilai pembentukan BUMD Migas Kepri ini cenderung membuang-buang anggaran.

Orang nomor satu di DPRD Kepri itu meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan BUMD yang ada sebelum pembentukan BUMD Migas.

"Kami minta BUMD lama itu dioptimalkan. Sudah terlalu banyak uang kita habis. Benahi dulu BUMD yang lama jangan asal bentuk. BUMD yang lama aja tak jelas," terangnya kepada sejumlah awak media belum lama ini.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dalam surat edarannya pada 4 Oktober 2022, sebelumnya telah meminta Pemprov Kepri menyampaikan penunjukan BUMD Migas paling lambat Oktober 2023.

Belum disahkannya Ranperda BUMD Migas jadi kendala dalam membentuk badan usaha khusus Migas ini.

Pemprov Kepri rencananya bakal menyetorkan modal awal Rp10,25 miliar melansir laman DPRD Kepri.

Jika jadi disahkan, PI Migas berpotensi untuk menambah PAD Kepri Rp300 miliar mulai tahun 2025.

Sedikitnya ada tujuh sumur yang beroperasi di Natuna dan Anambas dengan potensi deviden Rp300 miliar.

Menurut Jumaga Nadeak, meski Provinsi Kepri mendapatkan penawaran Participating Interest (PI) 10 persen dari SKK Migas untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan Natuna, dan Anambas, menurutnya tidak mesti harus membentuk BUMD baru.

Ia khawatir BUMD Migas yang dibentuk berakhir sama dengan BUMD Tirta Kepri.

Baca juga: Ketua DPRD Kepri Enggan Sahkan BUMD Migas Kepri, Minta yang Lama Dioptimalkan

Termasuk BUMD PT Pelabuhan Kepri yang tidak banyak memberikan anggran pendapatan untuk daerah.

Lantas bagaimana Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menanggapi hal ini?

Ansar Ahmad menegaskan jika pembentukan BUMD tersebut bertujuan agar BUMD tersebut bisa lebih fokus untuk mengurusi Participating interest (PI) 10 persen, dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang melakukan eksplorasi sumur migas di wilayah Kepri.