Koordinator Lapangan Aksi, Habibi mengatakan jika selama ini Kepala DLH Batam menurutnya tidak mengawasi bawahannya terkait adanya armada angkutan sampah yang tidak layak pakai.

Baca juga: Tumpukan Sampah Tutup Ruas Jalan Perkantoran Sekupang Batam

"Juga anggota bawahannya yang selalu molor kerja karena sampah sampai 1 hingga 3 hari tidak diangkut ke TPA dan TPS," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah mengakui jika pendapatan dari pengelolaan sampah hanya mencapai Rp 38 miliar. 

Sementara biaya operasional DLH mencapai Rp 60 miliar. 

Mereka pun menuntut transparansi lebih lanjut terkait penggunaan anggaran tersebut.

"Seharusnya pemerintah bisa menjelaskan dengan jelas kemana anggaran itu digunakan. Kami akan terus mengawasi hal ini, dan jika tidak ada tindakan, kami siap mengambil langkah lebih lanjut," kata Habibi. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News