KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Ansar Ahmad menanggapi keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karimun.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri yang sedang cuti itu saat kampanye di Karimun.

Ansar menjelaskan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri masih mengalami kendala karena keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat. 

Bahkan hal itu juga menjadi salah satu penyebab keuangan Pemprov Kepri saat ini harus mengalami defisit hingga Rp500 miliar.

Baca juga: Pemkab Karimun Blakblakan terkait TPP, Djunaidi: Tetap Dibayar Namun Terlambat

"Transfer dana pusat menurun jauh, bahkan defisit sampai hampir Rp500 miliar. Tapi ya terus terang aja, TPP tidak kita kurangi, hanya mungkin momen waktunya aja," ujar Ansar, Minggu (13/10/2024).

Meskipun sedang menjalani masa cuti kampanye Pilkada Kepri, Ansar telah meminta BPKAD Kepri Venni Meitaria Detiawati untuk memberikan penjelasan.

Terkait alokasi transfer dana Provinsi Kepri kepada kabupaten/kota lainnya termasuk Kabupaten Karimun.

"Saya sudah mintakan Bapenda untuk menjelaskan itu, jangan sampai kita ada saling tuding-menuding ya," ujarnya.

Tanggapan Ansar ini seolah menjawab permasalahan yang terjadi antara Pemkab Karimun dan Pemprov Kepri.

Sebelumnya diberitakan, Pj Sekda Karimun Djunaidi menyebut keterlambatan pembayaran TPP ASN yang masih belum dapat dibayarkan selama dua bulan. 

Baca juga: Bupati Karimun Aunur Rafiq Buka Bukaan TPP ASN Belum Cair 3 Bulan

Sehingga, Pemkab Karimun tengah menunggu alokasi anggaran masuk ke kas daerah, baik yang bersumber dari transfer provinsi, PAD dan pemerintah pusat.

"Saya menyesali juga kalau ada Sekda di daerah yang ngomong begitu ya. Mestinya sebagai seorang aparatur pemerintah bisa memberikan yang terbaik," ujar Djunaidi.

"Kan bisa dijelaskan ke pegawai juga. Kita sama sama sekarang karena memang situasi Pilkada 2024," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News