TRIBUNBATAM.id - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik deretan menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Mera Putih, pada Senin (21/10/2024).

Khusus untuk menteri kabinet Prabowo kali ini bertambah 14 dari sebelumnya 34 kementerian di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Karena jumlahnya melebihi sebelumnya, beberapa kementerian baru di kabinet Prabowo belum memiliki kantor.

Baca juga: TB Hasanuddin Saran Mayor Teddy Mundur dari TNI, Sufmi Dasco Langsung Pasang Badan dan Jelaskan

Terutama kementerian baru yang merupakan pecahan kementerian di Kabinet Indonesia Maju II Jokowi.

Satu di antaranya adalah Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ternyata AHY belum mengetahui secara pasti kantor pusat tempatnya bekerja.

AHY juga menjelaskan bahwa ada beberapa kementerian baru yang juga sedang mencari lokasi untuk kantornya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut kantor untuk kementeriannya sedang dicarikan.

"Nah, itu (kantor) juga belum kita ketahui secara pasti karena ini pos baru. Tidak hanya kemenko ini, tapi ada kemenko lainnya, karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Tak hanya AHY, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga belum bisa memastikan di mana letak kantornya.

"Belum tahu (letak kantor). Ya, nanti siapa mau kasih, lah," kata Zulkifli Hasan dikutip Tribunnews.

Selain itu, terdapat kementerian baru yang disebut akan berkantor di gedung kementerian yang sudah ada. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya akan menumpang di gedung bekas kantor Kementerian Hukum dan HAM era Jokowi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Iya, nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril.

Sedangkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku pihaknya akan menumpang berkantor di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Pratikno.