BATAM, TRIBUNBATAM.id – Debat terbuka Pilkada Kepri 2024 memasuki segmen akhir di Radisson Golf &  Convention Center Batam, Sabtu (2/11/2024). 

Pada segmen penutup ini, suasana semakin memanas saat setiap pasangan calon (paslon) diberi kesempatan untuk saling bertanya, menantang ide dan gagasan satu sama lain. 

Calon Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura memanfaatkan kesempatan ini untuk menyoroti masalah utama yang sering dikeluhkan warga Batam, seperti air bersih dan banjir. 

Nyanyang mengajukan pertanyaan langsung yang menantang paslon lawan. Ia bertanya tentang strategi paslon lawan membangun kabupaten dan kota lainnya di Kepri agar dapat berkembang seperti Batam. 

Baca juga: Debat Pilkada Kepri Memanas, Rudi dan Ansar Saling Sindir Soal PSN Rempang Eco City

Ia juga mempertanyakan bagaimana rencana paslon tersebut untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan merata di Kepri.

Nyanyang kemudian menyoroti besarnya anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang mencapai lebih dari Rp6 triliun. 

“Dengan anggaran sebesar itu, kenapa masalah air bersih, sampah, kota kumuh, dan banjir belum teratasi? Bahkan seragam sekolah gratis saja belum tersedia," ujarnya. 

Ia juga membandingkan kinerja calon Gubernur Kepri Muhammad Rudi, yang pernah memimpin Batam, dengan kepemimpinan Ansar saat menjabat sebagai Gubernur Kepri. 

Menurutnya, dengan anggaran Rp4 triliun, Pemerintah Provinsi Kepri sudah bisa memberikan seragam dan SPP sekolah gratis. 

Nyanyang mempertanyakan bagaimana paslon lain bisa membangun Kepri, jika masalah dasar seperti sampah dan air bersih belum dapat terselesaikan?

Menanggapi kritik tersebut, calon Wakil Gubernur Kepri Aunur Rafiq memberikan perspektifnya. 

Baca juga: Debat Pilkada Kepri, Rafiq dan Nyanyang Silang Pendapat Soal Hak Penyandang Disabilitas  

Ia mengatakan, perbandingan anggaran harus memperhitungkan jumlah penduduk yang dilayani. Dengan Batam memiliki penduduk 1,2 juta jiwa, jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten dan kota lain di Kepri. 

“Kalau kita terus membanding-bandingkan, kita tidak akan selesai," tegasnya. 

Rafiq juga menekankan pentingnya menemukan sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi untuk pembangunan yang merata di seluruh Kepri.

Sementara itu, calon Gubernur Kepri Rudi memberikan tanggapan mengenai regulasi. Menurutnya, tidak semua aspek, seperti seragam gratis, masuk dalam regulasi pemerintah yang mengizinkan pemberian gratis. 

Rudi menekankan, perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengalokasikan anggaran secara tepat, sambil mempertimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang lebih luas.

Debat semakin sengit saat Rudi dan Rafiq mengangkat masalah proyek pembangunan Gurindam 12 di Tanjungpinang yang hingga kini belum selesai. 

Menurut keduanya, proyek tersebut adalah contoh kebutuhan perencanaan yang matang dan kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, agar pembangunan di Kepri berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (TRIBUNBATAM.ID/bereslumbantobing)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News