TRIBUNBATAM.id, BATAM - Evaluasi proyek strategis nasional (PSN) kini menjadi perhatian setelah adanya wacana peninjauan ulang proyek-proyek bermasalah.

Dalam kunjungannya ke Batam, anggota DPD RI dari Kepri, Ria Saptarika, menegaskan bahwa proyek Rempang Eco City perlu dikaji ulang agar tidak merugikan masyarakat setempat.

"Sebagai anggota DPD RI dari Kepri, memang merasa kasus Rempang itu perlu dievaluasi. Kami sedang menunggu surat dari LAM. Yang jelas, evaluasi perlu dilakukan, tetapi jangan sampai masyarakat terganggu kehidupannya dan pencariannya," ujar Ria saat ditemui di Batam, Senin (3/2/2025)

Ia melanjutkan bahwa evaluasi terhadap proyek ini perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

"mungkin kita evaluasi lagi ya, apakah perlu pembatalan. Tetapi yang jelas bahwa masyarakat di sana jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu kehidupannya dan pencariannya. Nah itu yang penting," tambahnya.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak menolak proyek selama hak mereka tetap terlindungi.

"Sebenarnya kan masyarakat tidak ada masalah kalau sekiranya kehidupan mereka tidak terganggu dan mata pencarian mereka tidak terganggu. Jadi itu saja yang penting saya kira," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Angelios Wake Kako, juga menuturkan bahwa proyek Rempang jika ditemukan banyak permasalahan wajib di evaluasi.

"Soal Rempang misalnya, Rempang ini kan masuk dalam konteks PSN ya, sudah kita punya angin segar hari ini, Pak Prabowo sudah omong evaluasi. Semua PSN akan dievaluasi, ini momentum yang baik. Kalau Rempang itu dalam penemuannya kemudian tidak bermanfaat dan lain-lain, wajib dievaluasi. Ruang evaluasi sementara disiapkan sekarang," kata Angelios.

Ia menambahkan bahwa selama ini evaluasi lebih banyak difokuskan pada proyek di Jakarta.

Seperti halnya Pantai Indah Kapuk (PIK), sementara banyak proyek di daerah yang juga bermasalah dan perlu mendapat perhatian.

"Tapi ternyata setelah ditemukan begitu banyak yang ada di daerah ini yang bermasalah dalam tanda petik boleh kita katakan. Penolakan warga itu hampir di semua tempat. Jadi maksud saya kalau penolakan itu dimunculkan, hari ini kan momentumnya adalah apa? PSN dievaluasi loh, ini momentum yang baik," tuturnya menjelaskan.

Bagi Angelios, proyek pembangunan seharusnya mengutamakan komunikasi dan dialog dengan masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa keberatan warga sering kali bukan semata-mata menolak pembangunan, tetapi lebih kepada hak-hak mereka yang harus diperjelas.

"Ini PR buat pemerintah ya, saya pikir ini PR buat pemerintah dalam hal eksekutif agar pembangunan apapun itu harus mengedepankan komunikasi, dialog dengan masyarakat," imbuhnya.