Pemerintah perlu memastikan hak dan kewajiban warga dipahami dengan jelas agar proyek berjalan tanpa konflik.

"Jika didiskusikan dengan baik, masyarakat akan tahu apa hak dan kewajibannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar," ungkapnya.

Dorongan dari DPD RI ini semakin menguatkan wacana evaluasi terhadap PSN Rempang Eco City. 

Masyarakat kini menanti langkah dari pemerintah pusat dalam menindaklanjuti evaluasi yang dijanjikan. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)