TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik bagi warga Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masih menolak program transmigrasi. 

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pendekatan yang digunakan adalah win-win solution agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program ini.

“Kita pendekatan win-win. Jadi masyarakat harus merasakan manfaat dari program transmigrasi,” ujar Iftitah usai penyerahan Sertifikat Hak Milik Warga Tanjung Banun di Kantor BP Batam, Selasa (18/3/2025).

Iftitah menjelaskan bahwa transmigrasi bersifat sukarela, sehingga pemerintah akan terus melakukan komunikasi dan dialog untuk menemukan solusi terbaik bagi warga.

“Kami akan melakukan komunikasi dan dialog. Apa yang terbaik untuk masyarakat, itu yang terbaik untuk pemerintah,” tambah Iftitah.

Purnawirawan TNI AD itu memastikan pihaknya akan langsung menemui warga setelah ada penetapan lebih lanjut terkait program transmigrasi ini.

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Serahkan 161 Sertifikat Hak Milik Lahan Warga Rempang di Tanjung Banun

"Pasti, kalau sudah penetapan, kami akan temui. Kami akan punya kantor di Rempang. Segera. Akan kita lakukan bertahap," tambah Iftitah.

Langkah ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Terkait kemungkinan warga dari luar Batam ikut dalam program transmigrasi ini, pria kelahiran Pandeglang 1977 itu menyebut hal tersebut tetap terbuka, tetapi prioritasnya tetap diberikan kepada warga lokal.

"Ada peluang warga dari wilayah lain untuk masuk ke Rempang dan Galang, tetapi kita utamakan dulu yang lokal," kata Iftitah.

Jika proyek di Rempang berjalan sesuai rencana, maka kawasan ini akan menjadi pusat industri yang membuka ribuan lapangan kerja.

Baca juga: 14 Menteri Ke Batam Bahas Soal Rempang

"Kalau sudah ada industrinya, itu sudah membuka lapangan kerja sampai 85.000," ungkap Iftitah.

Selain itu, investasi yang masuk diperkirakan mencapai Rp 200 triliun, hanya dari sektor industri kaca saja.

"Itulah yang kita harapkan, agar betul-betul bisa memberikan nilai ekonomi tanpa meniadakan masyarakat setempat," terang Menteri Transmigrasi Republik Indonesia itu.

Pemerintah berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesejahteraan bagi warga yang terdampak. (TRIBUNBATAM.id/Ucik Suwaibah)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News