TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Penerimaan Negara Bukan Pajak alias PNBP dari labuh jangkar jadi fokus Wakil Gubernur Kepri atau Wagub Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.

Saat memimpin rakor, konsolidasi dan operasional area labuh jangkar di ruang rapat marketing center BP Batam pada Kamis (22/7/2025), Wagub Kepri menyebut jika Batam memiliki lima titik labuh jangkar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Sejumlah lokasi titik labuh jangkar di Batam itu di antaranya berlokasi di Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Terminal Batuampar dan Terminal Sekupang.

Sementara titik labuh jangkar lain di Kepri berlokasi di Tanjung Balai Karimun serta Tanjung Berakit di Kabupaten Bintan.

Wagub Kepri menjelaskan jika layanan labuh jangkar sebagian dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI).

Sebagian lagi dikelola Pemprov Kepri melalui BUMD Kepri.

“Keberadaan titik-titik labuh jangkar ini merupakan potensi besar. Sudah saatnya potensi ini dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah,” ujar Nyanyang Haris Pratamura melansir laman Diskominfo Kepri yang dilihat Tribun Batam, Jumat (25/7/2025).

Sementara Tim Ahli dan Penasihat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, menambahkan bahwa optimalisasi sektor labuh jangkar harus berjalan paralel dengan pengembangan sektor maritim lainnya. 

Ia menekankan perlunya mempercepat pemanfaatan potensi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan.

Marsetio juga mendorong percepatan realisasi beberapa agenda strategis nasional di Kepri.

Seperti proyek Rempang Eco City, pengembangan wisata maritim, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak Tanjungpinang, serta eksplorasi dan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi di Natuna.

“Kepulauan Riau harus melihat pengelolaan laut dan kawasan perairannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang nyata,” ujar Marsetio.

Rapat ini melibatkan sejumlah instansi strategis, antara lain KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pengkoarmada RI.

Kemudian perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepri, Lantamal IV Batam, Distrik Navigasi, perwakilan BP Batam, BUP PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) dan Kadin Kota Batam. 

Hadir pula beberapa kepala OPD dari Pemerintah Provinsi Kepri. (TribunBatam.id/*)