BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Empat desa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami kekosongan jabatan kepala desa. 

Keempat desa tersebut, saat ini masih dipimpin Pejabat (Pj) sementara dan Pelaksana Tugas (Plt).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bintan saat ini terhambat moratorium dari Pemerintah Pusat. 

"Pemerintah daerah telah mengusulkan pelaksanaan Pilkades di Bintan," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan, baru-baru ini.

Kendati demikian, Pilkades belum dilaksanakan sebab masih menunggu peraturan pelaksana dari Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Masih ada moratorium Pilkades dari Kemendagri hingga saat ini," sebut Firman. 

Adapun empat jabatan kepala desa yang kosong di Bintan yakni Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang dan Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan.

Kedua kepala desa itu kosong karena yang bersangkutan mengundurkan diri untuk mengikuti proses Pemilihan Legislatif 2024 lalu.

Selanjutnya, Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong mengalami kekosongan sebab kepala desanya meninggal dunia.

Tiga desa tersebut, masa jabatan kepala desanya berakhir tahun 2027.

"Jika dilaksanakan Pilkades, prosesnya PAW (Pergantian Antar Waktu). Kita tetap menunggu kebijakan Pemerintah Pusat," ungkapnya. 

Satu desa lagi, yakni Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong juga mengalami kekosongan karena kepala desanya terjerat masalah hukum. 

"Putusannya sudah ada, tapi legalitas inkrahnya belum kami terima," ujarnya. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, kini diangkat Pj kepala desa untuk Desa Gunung Kijang, Tembeling dan Pengudang. 

Sementara Desa Sebong Lagoi diangkat Plt Kades dari Sekretaris Desa Sebong Lagoi.