TRIBUNBATAM.id - Perlintasan kerta api tanpa palang pintu di Jalan Jati Adabiah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang menimbulkan korban jiwa, pada Kamis (21/8/2025).

Mobil Honda Brio yang ditumpangi rombongan pelajar SMA Negeri 10 Padang ditabrak Kereta Api Minangkabau Ekspres.

Akibatnya dua siswi meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Paling menjadi sorotan tentu satu di antara korban meninggal ternyata Nabila Khairunisa putri sulung dari Kapolres Solok AKBP Mas’ud Ahmad.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi, akhirnya buka suara tentang insiden yang merenggut dua nyawa itu.

Hendrialdi menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan inventarisasi terhadap Early Warning System (EWS) alias sistem peringatan dini.

Selain itu, Hendrialdi mengatakan terdapat 30 titik EWS yang sudah terpasang di perlintasan resmi di Sumbar.

Meski demikian, ada 11 unit EWS yang mengalami kerusakan akibat vandalisme maupun pencurian komponen seperti aki, kabel, hingga sensor.

Termasuk di Jalan Jati Adabiah tempat kejadian kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut.

“Yang masih beroperasi ada 19 unit, sedangkan 11 unit rusak. Kerusakan itu sebagian besar akibat aksi pencurian dan vandalisme. Sementara khusus yang di sini masih aktif,” kata Hendrialdi saat meninjau lokasi bersama Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Dadan Rudiansyah, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Jumat (22/8/2025).

Baca juga: Kesaksian Warga Lihat Mobil Siswa SMA Ditabrak Kereta Api, Anak Kapolres Solok Jadi Korban Tewas

Oleh karena itu, Hendrialdi menegaskan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi perlintasan sebidang.

“Kami baru inventarisasi kemarin, dan dalam dua hari ke depan akan selesai semua. Hasil inventarisasi ini akan kami buatkan KAK dan RAB untuk diajukan sebagai biaya pemeliharaan,” ujarnya.

Anggaran pemeliharaan EWS maupun JPL (Jalan Perlintasan) saat ini belum sepenuhnya tersedia.

Karena itu, hasil pendataan akan diajukan ke Kementerian Perhubungan untuk segera mendapatkan dukungan anggaran.

Selain itu, Hendrialdi juga mengungkapkan bahwa di Sumbar terdapat sekitar 160 perlintasan sebidang tidak resmi yang rawan kecelakaan.