TRIBUNBATAM.id, KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD Kepri terhadap Perubahan APBD 2025.

Dalam rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Senin (25/8), Ansar Ahmad mengungkap jika perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global yang tentu berdampak pada kondisi fiskal daerah.

Meski ada penurunan transfer pusat, Pemprov Kepri berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.

"Hal ini penting agar Kepri memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam membiayai pembangunan,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat Kepri,” tambahnya.

Dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri tahun 2025,  seluruh fraksi yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat Nurani, dan Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hanya Fraksi PDIP yang tidak hadir pada paripurna tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan memimpin rapat paripurna tersebut.

Namun beberapa catatan disampaikan oleh fraksi-fraksi diantaranya Fraksi Golkar melalui Asmin Patros menyetujui penetapan Ranperda menjadi Perda.

Dengan catatan perubahan APBD harus berlandaskan sasaran prioritas pembangunan daerah 2025, memperhatikan kondisi ekonomi global maupun nasional.

"Fraksi Golkar juga menyoroti adanya penyesuaian menurun pendapatan daerah sebesar Rp7,311 miliar akibat turunnya alokasi transfer pusat sekitar Rp152 miliar. Meski demikian, apresiasi diberikan kepada Pemprov Kepri karena mampu meningkatkan target PAD sebesar Rp144 miliar, terutama dari pajak kendaraan bermotor" ujar Patros.

Kemudian Fraksi NasDem melalui Suhadi, menekankan perlunya kemandirian fiskal melalui optimalisasi dan inovasi PAD, peningkatan kapasitas aparatur daerah, pengelolaan belanja yang efektif, serta transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui Ismiyati, menekankan agar peningkatan PAD berbasis pada perbaikan sistem pemungutan, bukan kenaikan tarif yang membebani masyarakat.

"Selain itu, penurunan transfer pusat perlu diimbangi dengan efisiensi dan diversifikasi pendapatan daerah" ujarnya. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)