Pemilihan Ketua PPP Terbelah di Muktamar X, DPC Anambas Solid Dukung Mardiono

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta beberapa waktu lalu berakhir ricuh.

Arena sidang dengan tujuan pemilihan Ketua Umum partai politik berlambang Ka'bah itu mendadak mencekam dengan adanya saling serang dari kedua belah pihak.

Masing-masing kubu saling klaim aklamasi.

Satu kubu mendukung Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Kubu lain mengusung Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan RI (2019–2020).

Ketua DPC PPP Anambas, Sulaiman mengklaim kubu Agus Suparmanto tidak sah karena menimbulkan kericuhan saat sidang dimulai.

Ia dan beberapa perwaklian DPC dan DPW Kepri hadir di sana. 

"Kami menyaksikan dan mengikuti Muktamar itu dengan seksama. Kubu sebelah itu memulai gesekan hingga akhirnya ricuh seperti dalam video yang beredar di medsos," ujar Sulaiman yang dihubungi berada di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Sulaiman menegaskan, DPC PPP Anambas atau se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara bulat menyatakan dukungan penuh terhadap Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar.

Menurutnya, proses mufakat dalam forum Muktamar seharusnya dijalankan secara bertahap.

Mulai dari pembacaan tata tertib, pembahasan AD/ART, hingga pemilihan ketua umum. 

Namun, menurutnya, kericuhan yang terjadi sejak awal membuat tahapan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Bagaimana mau ada kesepakatan jika baru pembukaan saja sudah ricuh. Seharusnya tahapan-tahapan itu dijalani terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, ya kami tetap pada komitmen kami bahwa Pak Mardiono tetap terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP," terangnya.

Ia menjelaskan, pada Muktamar X PPP, proses pemilihan tidak dilakukan melalui mekanisme voting karena situasi yang tidak kondusif.

Sebagai gantinya, dukungan diberikan dalam bentuk pernyataan sikap tertulis dari seluruh DPW dan DPC se-Indonesia.

Hal ini menjadi dasar kuat bahwa Mardiono mendapat legitimasi penuh dari mayoritas pemilik suara.

"Keyakinan kami seratus persen kepada Pak Mardiono karena dukungan tertulis dari Ketua DPW dan DPC seluruh Indonesia sudah sangat jelas," tegas Sulaiman.

Terkait legalitas hasil Muktamar, Sulaiman menyebut, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menetapkan secara hukum antara Mardiono dan Agus.

Namun demikian, ia optimistis Mardiono akan mendapat pengesahan.

"Saya berkeyakinan seratus persen, Pak Mardiono ditetapkan secara sah menjadi Ketua Umum PPP. Kami sedang menunggu legalitasnya dari Kemenkumham," katanya.

Pada saat kericuhan terjadi, jajaran DPW Kepri dan DPC Anambas, katanya, tidak terlibat karena sejak awal telah memperoleh informasi bahwa potensi kekisruhan akan terjadi.

"Alhamdulillah kami tidak ikut-ikutan dalam kericuhan. Kami berada di titik yang aman karena dari awal sudah mengantisipasi. Kami memilih menjaga diri demi menjaga citra partai," jelasnya.

Terkait proses hukum terhadap kericuhan di Muktamar, Sulaiman menginformasikan bahwa sejumlah oknum yang diduga menjadi dalang kerusuhan sedang diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang.

"Informasi dari kubu Pak Mardiono, oknum yang membuat rusuh termasuk aktor intelektualnya akan diproses hukum. Itu tentu ranah penegak hukum," tuturnya.

Sulaiman menekankan, dukungan terhadap Mardiono bukan tanpa alasan.

Ia menilai Mardiono merupakan sosok yang berpengalaman dan memiliki kapasitas dalam menahkodai partai ke arah yang lebih baik.

"Kami percaya penuh kepada beliau. Selama ini kinerjanya sudah terlihat. Kalau soal tidak adanya perwakilan di parlemen, itu bukan kesalahan Ketua Umum, tapi tanggung jawab kita semua," pungkasnya. (TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)