Bupati Natuna Depan Komisi II DPR RI Blak-Blakan Kendala Operasikan PLBN Serasan

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan kembali menjadi salah satu isu terbesar yang mencuat dalam rapat kunjungan kerja panja Komisi II DPR RI di Natuna bersama Pemerintah setempat, Rabu (26/11/2025).

Sejak diresmikan pada akhir 2024 lalu, PLBN yang digadang-gadang menjadi pintu gerbang ekonomi perbatasan itu dinilai belum berfungsi optimal.

Hal ini diungkap langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat menyampaikan paparan kondisi lapangan di hadapan Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara dari Komisi II DPR RI.

Cen Sui Lan menjelaskan bahwa hingga kini PLBN masih sebatas pos pemeriksaan, belum berkembang sebagai kawasan ekonomi perbatasan seperti yang diharapkan.

“PLBN Serasan masih berfokus sebagai pos pemeriksaan. Belum ada aktivitas perdagangan yang signifikan. Saat ini hanya tiga pompong 6 GT yang beroperasi,” ujar Cen.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung, akses transportasi yang bergantung pada cuaca, hingga belum tersedianya fasilitas ekonomi seperti pasar dan cold storage.

Dalam rapat tersebut, Bupati Cen Sui Lan memerinci sederet persoalan yang kini menghambat pengembangan PLBN Serasan.

Mulai dari infrastruktur dan konektivitas minim, dimana akses laut sering terhambat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Fasilitas pendukung seperti pasar hingga cold storage belum tersedia.

Selain itu, batas transaksi perdagangan sangat kecil.

"Batas transaksi perdagangan lintas batas hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan, sesuai aturan BTA," tambah Bupati Cen.

Tak hanya itu, biaya operasional tinggi juga ikut menjadi kendala, transportasi bergantung pompong, sehingga biaya angkut dan operasional menjadi tidak efisien.

"Aktivitas perdagangan hampir nol. PLBN belum terhubung dengan potensi ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM," paparnya. 

Ditambah, kata dia, SK penetapan wilayah kepabeanan belum diterbitkan, sehingga PLBN belum bisa menjalankan fungsi lalu lintas barang di bawah Ditjen Bea Cukai.

"Terakhir adalah warga Serasan masih memerlukan edukasi soal pemanfaatan PLBN, aturan perdagangan lintas batas, hingga peluang ekonomi perbatasan," Jelas Cen.

Cen menegaskan, bahwa keberhasilan PLBN tidak bisa berdiri sendirian. Harus ada komitmen dari negara tetangga untuk membuka jalur perdagangan dua arah.