Pelindo Karimun Berlakukan Pembayaran Pass Pelabuhan Non Tunai Mulai 1 Mei 2026

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Manajemen PT Pelindo Regional I Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bakal memberlakukan pembayaran pass pelabuhan non tunai (cashless) mulai Jumat, 1 Mei 2026 besok. 

Kebijakan ini akan menjadikan Karimun sebagai satu-satunya pelabuhan di bawah naungan Pelindo di Indonesia yang menerapkan digitalisasi penuh pada sistem pembayaran pass pelabuhan.

General Manager Pelindo Regional I Tanjungbalai Karimun, Joni Utama mengatakan, sistem tersebut sebenarnya telah diperkenalkan sejak dua tahun lalu.

Namun pelaksanaannya secara menyeluruh baru dilakukan tahun ini.

“Skema seperti ini sebenarnya bukan hal baru, karena telah ada sejak dua tahun lalu, tetapi masyarakat masih lebih nyaman menggunakan tunai,” ucap Joni, Kamis (30/4/2026).

Penerapan sistem digital ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi operasional di pelabuhan.

Meski demikian, kebijakan ini sebelumnya sempat menuai sorotan dari masyarakat.

Terutama terkait kekhawatiran bagi pengguna yang belum terbiasa dengan transaksi digital maupun kendala jaringan.

Dalam hal ini Joni Utama memastikan pihak Pelindo tetap menyediakan solusi terkait hal ini.

Ia menjelaskan dengan bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai mitra, Pelindo menyiagakan petugas khusus di lapangan untuk membantu masyarakat yang masih ingin melakukan pembayaran secara tunai, khususnya lanjut usia (lansia).

“Para penumpang yang melakukan pembayaran tunai akan tetap di pandu oleh petugas di lapangan ketika melakukan pembayaran yang akan diarahkan ke metode digital,” jelasnya. 

Meski pembayaran tunai masih dapat difasilitasi melalui bantuan petugas, pihak Pelindo berharap masyarakat mulai terbiasa melakukan transaksi secara mandiri menggunakan metode non-tunai.

Hal ini bertujuan untuk mencegah penumpukan antrean serta memperlancar arus keberangkatan penumpang di pelabuhan.

Dengan sistem digital, transaksi pembayaran akan langsung tercatat di platform perbankan tanpa melalui proses manual.

Sehingga sejalan dengan percepatan program digitalisasi nasional.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mencerminkan kemampuan masyarakat Karimun dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Bahkan lebih cepat dibandingkan daerah lain di bawah naungan Pelindo. (TribunBatam.id/Fairoz Zamani)