Nyaris Ditutup OJK, BPR Tuah Karimun Bangkit Usai Restrukturisasi dan Suntikan Modal

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - PT BPR Tuah Karimun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, akhirnya  selamat dari gelombang pencabutan izin usaha bank bangkrut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu berkat berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah.

Langkah penyelamatan ini tergolong krusial, karena OJK mencatat tren penutupan bank yang cukup masif di berbagai daerah. 

Hingga saat ini, sudah kurang lebih 34 BPR/BPRS telah ditutup, termasuk tujuh nama terbaru seperti BPR Suluki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, hingga BPR Sungai Rumbai.

Perlu diketahui, kondisi BPR Tuah Karimun sebelumnya berada di ujung tanduk, karena tingginya angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet. 

Kondisi tersebut sempat membuat bank ini menyandang status Level 4 (Tidak Sehat). 

Dengan kondisi seperti itu menjadi suatu alasan OJK untuk memberikan vonis likuidasi. 

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Karimun melakukan empat langkah strategis yakni menstrukturisasi manajemen, injeksi modal, menjadikan BPR sebagai mitra penyaluran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu Pemkab Karimun juga mempercepat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menjaga arus kas masyarakat tetap berputar di ekosistem perbankan lokal.

“Sebelum saya dilantik pada Februari 2025, kami sudah diperingatkan bahwa BPR Tuah Karimun sudah mendapat surat Level 4 dari OJK. Kami diminta memberikan perhatian serius jika tidak ingin bank ini ditutup,” ujar Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, yang juga menjadi Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BPR ini, Senin (11/5/2026). 

Iskandarsyah menegaskan BPR Tuah Karimun bukan sekadar entitas bisnis, melainkan instrumen kebijakan fiskal untuk membantu masyarakat bawah.

"Jika dikelola dengan profesional, kita pasti berhasil. BPR swasta bisa mencetak laba besar. Padahal ini BPR tertua milik Pemda di Kepri. Ke depan, kita ingin dorong program pinjaman bunga nol persen bagi UMKM," ujarnya.

Di sisi lain juga untuk modernisasi layanan kini tengah digarap. BPR Tuah Karimun sedang menunggu persetujuan OJK untuk meluncurkan layanan e-Wallet dan e-Money. 

Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu mempermudah transaksi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing bank di era teknologi.

Sementara itu dari usaha keras yang dilakukan, BPR Tuah Karimun naik ke level 3 yakni Cukup sehat.

“Alhamdulillah, dari daftar BPR yang dilikuidasi, saya yakin BPR ini akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” kata Iskandarsyah.

Dengan keberhasilan ini, BPR Tuah Karimun kini bersiap bertransformasi dari bank yang nyaris mati menjadi garda terdepan dalam mendukung permodalan UMKM di Kabupaten Karimun. 

(TribunBatam.id/Fairozzamani)