DPRD Kepri Kawal Aspirasi Nelayan, Bahktiar: Kelestarian Lingkungan Prioritas Utama

DPRD Kepri Kawal Aspirasi Nelayan, Bahktiar: Kelestarian Lingkungan Prioritas Utama

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri), H. Bahktiar, M.A menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal ketat tuntutan nelayan terkait penolakan tambang pasir laut. 

Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Nelayan Pesisir Kabupaten Bintan dan Lingga pada Kamis (4/6/2026).

Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Ketua Lantai III, kantor DPRD Kepri ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan. 

Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd serta Wakil Ketua III H. Bakhtiar, M.A turut hadir dalam rapat dengar pendapat itu.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh sekitar 300 massa aliansi nelayan pada Selasa (02/06/2026) lalu di lobby kantor DPRD Kepri. 

Warga pesisir resah akibat aktivitas tambang pasir laut dan sedimentasi di kawasan Pulau Numbing dan Pulau Poto yang merusak ekosistem laut.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bahktiar, M.A menyatakan dengan tegas bahwa DPRD akan selalu berdiri bersama masyarakat pesisir.

"DPRD adalah rumah rakyat. Sudah menjadi kewajiban kami untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat, terutama para nelayan yang menjadi garda terdepan perekonomian pesisir kita," ujar Bahktiar dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Jumat (5/6/2026).

Ia juga menambahkan bahwa dampak buruk dari aktivitas tambang pasir tersebut sudah sangat nyata dan merugikan ruang hidup nelayan.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memahami keresahan warga mengenai dampak aktivitas tambang pasir laut ini. 

"Mulai dari air yang keruh, rusaknya habitat ikan, hingga rusaknya alat tangkap nelayan. Keberlangsungan mata pencaharian warga dan kelestarian lingkungan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami berkomitmen untuk mengawal masalah ini hingga tuntas demi keadilan masyarakat pesisir Kepri," tegasnya.

Nelayan Desak Pencabutan Izin Tambang Pasir

Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan–Lingga, Rudi Herdiawan membeberkan bahwa pendangkalan dan sedimentasi akibat aktivitas tambang membuat nelayan semakin sulit melaut dan kehilangan pendapatan. 

Nelayan membawa empat tuntutan utama dalam RDP ini, yaitu:

• Menolak dan meminta pencabutan seluruh izin kegiatan sedimentasi atau penambangan pasir laut di perairan sekitar Desa Numbing.
• Mendesak penghentian total aktivitas kapal sedimentasi, termasuk kegiatan pengambilan sampel.
• Menuntut dihentikannya segala bentuk diskriminasi oleh pihak Desa Numbing terhadap nelayan yang terdampak.
• Meminta Gubernur dan DPRD Kepri mengawal aspirasi ini ke pusat, serta memfasilitasi pertemuan langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

"Harapan kami sederhana, pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat nelayan dan mendampingi kami hingga penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti secara nyata," kata Rudi.

Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan, menutup RDP dengan memastikan suara nelayan tidak akan berhenti di ruang rapat.