Ketua DPRD Batam Terima Audiensi HMI, Mahasiswa Soroti Banjir hingga Pengangguran di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, menerima audiensi delapan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam di Ruang Rapat Komisi III DPRD Batam. 

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan krusial di Batam, mulai dari banjir, sampah, hingga meningkatnya angka pengangguran.

Ketua HMI Batam, Bachtiar, menyampaikan keresahan mahasiswa terkait persoalan banjir yang tak kunjung teratasi. Menurutnya, setiap hujan deras turun, sejumlah wilayah di Batam langsung terendam banjir.

“Banjir ini sudah lama jadi masalah. Hujan sebentar saja, beberapa daerah langsung tergenang,” ungkap Bachtiar, Kamis (11/8/2025).

Selain itu, HMI juga menyoroti penanganan sampah yang dinilai belum maksimal. Tumpukan sampah masih mudah ditemui di berbagai lokasi, sehingga mencoreng wajah Batam sebagai kota investasi.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung soal angka pengangguran di Batam yang terus meningkat, meski investasi masuk semakin besar.

Menanggapi hal tersebut, Kamaluddin menegaskan, masalah banjir dan sampah sudah menjadi prioritas Pemko Batam bersama BP Batam.

Ia menjelaskan, persoalan banjir disebabkan beberapa faktor, mulai dari kondisi alam hingga saluran drainase yang belum maksimal.

“Contohnya di Bengkong, wilayah itu lebih rendah dari laut, sehingga hujan deras langsung membuat banjir. Di lokasi lain, drainase memang belum memadai. Jadi ini butuh penanganan bertahap dan anggaran besar,” kata Kamaluddin.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menambahkan, pemerintah sudah turun langsung mengecek sejumlah titik rawan banjir.

Sementara untuk sampah, Pemko Batam telah menyiapkan anggaran 2026 untuk penambahan armada truk pengangkut dan kontainer sampah.

Terkait pengangguran, Kamaluddin mengakui hal ini menjadi tantangan serius.

Ia menyebut pemerintah pusat bahkan sempat heran karena meski investasi dan fiskal Batam tinggi, angka pengangguran tetap cukup besar.

“Penyebabnya, perusahaan di Batam merekrut karyawan secara terbuka, jadi pelamar bisa datang dari mana saja, bukan hanya warga Batam. Untuk itu, kami sudah meminta perusahaan agar minimal 25 persen karyawan yang direkrut adalah pemegang KTP Batam,” ujar Kamaluddin.

Selain itu, DPRD juga mendorong Disnaker Batam mengadakan job fair dan pelatihan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja lokal lebih siap bersaing.

Perwakilan mahasiswa, Imelda, menegaskan, sulitnya mencari pekerjaan di Batam dirasakan langsung oleh banyak anak muda.

“Kami berharap DPRD dan Pemko Batam benar-benar peduli pada persoalan pengangguran. Jangan sampai investasi besar hanya dirasakan oleh orang luar, sementara warga Batam sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan,” tegas Imelda. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)