Amsakar Minta Dukungan Kemendukbangga Tekan Stunting dan Perkuat Program KB di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id -  Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meminta dukungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dalam upaya menekan angka stunting serta memperkuat program keluarga berencana (KB) di Batam.

Hal itu disampaikan Amsakar di sela kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, saat meresmikan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kecamatan Sekupang, Batam, Jumat (24/10/2025).

Meski hanya memiliki waktu singkat karena bertepatan dengan waktu Salat Jumat, Amsakar menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Batam.

“Kehadiran Pak Menteri di Batam sangat kami harapkan. Ada banyak program yang bisa bersinergi, terutama untuk penanganan stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum sepenuhnya terjangkau Pemko Batam,” kata Amsakar.

Baca juga: Mendukbangga Wihaji Kunker ke Batam, Resmikan Kantor Perwakilan BKKBN Kepri

Pria yang menggantikan Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam itu menyebutkan, saat ini jumlah penduduk Batam mencapai 1,3 juta jiwa, tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Dengan dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, Batam menjadi salah satu daerah dengan kemandirian fiskal yang kuat di Indonesia.

“Dari total Rp4,7 triliun APBD Batam, sekitar Rp2,4 triliun merupakan PAD. Jadi secara fiskal kita cukup kuat, termasuk di antara sembilan daerah dengan kemandirian tinggi,” ujar pria kelahiran Sungai Buluh Lingga itu.

Namun demikian, Amsakar menegaskan dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama dalam memperluas cakupan program keluarga berencana dan menurunkan angka stunting.

Selain fokus pada isu stunting, Pemko Batam juga memberi perhatian besar kepada warga lanjut usia (lansia) melalui program bantuan sosial daerah.

“Kami sudah menyalurkan bantuan untuk 2.000 lansia di APBD murni, dan di APBD perubahan tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi 4.000 lansia, masing-masing menerima Rp300 ribu per bulan,” kata Amsakar.

Amsakar menjelaskan, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Dari hasil validasi, sebanyak 70 penerima sebelumnya tidak memenuhi kriteria lansia, sehingga datanya telah disesuaikan.

Amsakar menegaskan, kebutuhan dasar lansia di Batam sudah mulai tertangani oleh pemerintah kota. Namun sektor lain seperti ibu hamil, menyusui, dan anak-anak stunting masih memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.

“Kita berharap, melalui kehadiran Pak Menteri, program BKKBN bisa lebih menyentuh masyarakat yang belum tercover Pemko Batam,” kata Amsakar. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)