Kronologis Anggota DPRD Batam Dilaporkan ke BK Buntut Insiden di RSBK, Ruslan: Saya Marah Ada Dasar

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Batam, Ruslan Sinaga buka suara soal kejadian di Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) pada Senin (15/12/2025) sekira pukul 16.45 WIB.
• Insiden itu membuat kader Partai Hanura ini dilaporkan oleh manajemen rumah sakit ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam.
• Ruslan Sinaga, anggota DPRD Batam dapil Batam II (Kecamatan Bengkong dan Batuampar) mengungkap kronologis hingga kejadian di RSBK itu terjadi.

TRIBUNBATAM.id, BATAM – Anggota Komisi II DPRD Batam, Ruslan Sinaga akhirnya buka suara terkait pelaporan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam oleh manajemen Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK).

Direktur Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dr Puja Nastia sebelumnya dalam pengaduannya secara tertulis tanggal 16 Desember 2025 menjelaskan, insiden itu terjadi pada Senin (15/12/2025) sekira pukul 16.45 WIB.

Dalam pengaduan itu, kader Partai Hanura itu disebut berbicara dengan nada tinggi.

Ia bahkan menunjuk-nunjuk petugas serta melakukan gestur yang dinilai agresif.

Manajemen rumah sakit menganggap sikap anggota DPRD Batam itu mengganggu suasana pelayanan kesehatan di sana.

Termasuk tekanan psikologis, hingga rasa takut bagi petugas. 

Ruslan Sinaga menegaskan jika kehadirannya di Rumah Sakit Budi Kemuliaan di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu bukan tanpa alasan.

Ia datang ke rumah sakit itu mendampingi warga di daerah pemilihannya yang merasa dirugikan akibat uang jaminan (DP) sebesar Rp2,5 juta yang menurut warga itu tak kunjung dikembalikan, meski BPJS Kesehatan pasien sudah aktif dan perawatan selesai.

“Saya marah itu ada dasarnya. Bukan tiba-tiba, bukan arogansi. Saya datang karena ada warga yang dirugikan,” tegas Ruslan Sinaga, Minggu (21/12/2025).

Kronologis Anggota DPRD Batam Hingga Dilaporkan ke BK

Anggota DPRD Batam itu menjelaskan kronologis kejadian hingga ia dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam.

Semua berawal saat seorang warga menjalani perawatan di UGD RS Budi Kemuliaan. 

Saat itu, BPJS Kesehatan pasien diketahui tidak aktif sehingga pihak rumah sakit meminta keluarga pasien membayar DP agar penanganan medis bisa dilakukan.