Konsolidasi MBG di Batam, BGN Soroti Risiko Penyelewengan dan Kesiapan Rantai Pasok

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri memasuki tahap krusial. Dalam kegiatan konsolidasi yang digelar di Batam, Kamis (2/4/2026) siang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menegaskan selain mengejar target layanan, pemerintah kini memberi perhatian serius pada potensi penyimpangan anggaran dan kesiapan rantai pasok pangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pelaksana program, mulai dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra penyedia fasilitas, yayasan, hingga satuan tugas pangan. Mereka dikumpulkan di Ballroom Aston.

Sony menjelaskan, tujuan utama program MBG adalah memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, hingga peserta didik. Namun di sisi lain, program ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan pangan yang besar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di Kepri kini telah terbentuk sekitar 220 SPPG, dengan sekitar 200 di antaranya siap beroperasi. Jika satu SPPG melayani rata-rata 2.000 penerima manfaat, maka kebutuhan bahan pangan menjadi sangat signifikan.

Sebagai ilustrasi, jika 30 persen menu harian menggunakan telur, maka kebutuhan bisa mencapai sekitar 120.000 butir telur per hari. Hal ini menunjukkan besarnya tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan.

Menurut Sony, salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah kesiapan rantai pasok pangan di daerah.

“Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah siap memenuhi kebutuhan rutin sebesar itu? Ini yang menjadi fokus satgas MBG di kabupaten dan kota,” tegasnya.

Pemerintah daerah pun diminta aktif memastikan distribusi bahan pangan, terutama dari wilayah utama seperti Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun, tetap stabil hingga ke wilayah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dalam arahannya, Sony juga menyoroti potensi penyimpangan yang dinilai rawan terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut dua bentuk utama pelanggaran.

Pertama, markup harga. Harga bahan dinaikkan di atas harga eceran tertinggi, meski kualitas tetap.

Kedua, penurunan kualitas. Harga sesuai standar, tetapi kualitas atau kuantitas bahan dikurangi, misalnya beras premium diganti medium, atau porsi protein dikurangi.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah masuk tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Untuk mencegah penyimpangan, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berlapis. Setiap SPPG wajib mempublikasikan menu harian melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok.

Kemudian pengawasan internal (APIP) melibatkan inspektorat dan direktorat kepatuhan di BGN.