Daftar 7 Berita Pilihan Hari Ini, ASN Batam Masih Ngantor, ASN Pemkab Bintan Mulai WFH Hari Ini

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota Batam belum menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pekan ini, sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mulai menerapkannya hari ini Jumat (17/4/2026).

Keputusan WFH ini diambil Pemkab Bintan dengan berbagai pertimbangan yang matang.

Tidak hanya hari ini, tapi akan diberlakukan setiap hari Jumat pekan selanjutnya, Pemkab Bintan akan menerapkan WFH bagi ASN, hingga ada perubahan instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. 

Pemerintah memastikan dengan adanya kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat Bintan. 

"Kita pastikan pelayanan tetap berjalan normal seperti biasanya. Masyarakat bisa melakukan urusan apapun di masing-masing kantor pelayanan," kata Bupati Bintan Roby Kurniawan, Kamis (16/4/2026). 

Sementara Pemerintah Kota Batam belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meski sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini dikarenakan Pemko Batam masih melakukan penghitungan terkait besaran efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, penentuan hari pelaksanaan WFH juga masih dalam tahap kajian.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan hingga kini pihaknya belum memperoleh angka pasti terkait efisiensi yang dimaksud.

Informasi itu adalah di antara berita populer pilihan Tribun Batam hari ini, berikut informasinya :

Dua Tuntutan Buruh saat Demo di Batam Diteruskan ke Pusat, Isu Lokal Jadi Fokus Disnaker Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Aksi sejumlah perwakilan buruh depan Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat respons langsung dari Kadisnakertrans Provinsi Kepri,  Diky Wijaya, SE., M.Si dan Sekdako Batam, H. Firmansyah, S.Sos., M.Si.

Dari empat poin aspirasi yang disampaikan, dua di antaranya yang berskala nasional akan segera diteruskan ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri), Dicky Wijaya turun langsung menemui massa aksi, di depan Gedung Graha Kepri, Kamis (16/4/2026).

Di hadapan buruh, Dicky menegaskan tuntutan terkait pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang baru serta penghapusan praktik outsourcing akan menjadi perhatian serius dan dibawa ke tingkat pusat.

“Untuk isu nasional seperti undang-undang ketenagakerjaan dan outsourcing, itu akan kami teruskan. Saat ini pemerintah pusat juga masih dalam proses, termasuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Dicky.

Baca Selengkapnya

Amsakar Achmad Lepas 640 Calon Jemaah Haji Batam, Terbagi Dalam Tiga Kloter