DPRD Kepri Soroti Dampak Kenaikan BBM, Antrean Hingga Potensi Mafia Subsidi Perlu Diwaspadai

TRIBUNBATAM.id, Batam – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diberlakukan pemerintah pusat per 18 April 2026 dinilai belum berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di Kepri.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri mengingatkan adanya dampak tidak langsung yang perlu diantisipasi sejak dini.

Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua, menyebutkan secara kasat mata masyarakat kecil memang belum merasakan tekanan dari kenaikan harga tersebut, terutama karena BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tidak mengalami perubahan harga.

“Kalau dampak langsung, memang belum terlalu dirasakan masyarakat. Tapi secara tidak langsung pasti ada,” ujar Rudi Chua merespon kenaikan itu, Sabtu (18/4).

Menurutnya, salah satu dampak yang berpotensi muncul adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi. Hal ini bisa memicu antrean panjang di SPBU hingga perebutan pasokan.

“Ketika harga non-subsidi naik tinggi, masyarakat cenderung beralih ke subsidi. Ini bisa menimbulkan antrean, bahkan meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang kerap terjadi saat disparitas harga semakin lebar. Kondisi ini dinilai membuka celah bagi praktik ilegal.

“Selisih harga yang jauh bisa memicu permainan BBM subsidi, bahkan muncul mafia BBM. Ini yang harus diantisipasi aparat dan pemerintah,” tegasnya.

Rudi menilai kebijakan kenaikan harga ini merupakan langkah yang terpaksa diambil pemerintah akibat kondisi global. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya mitigasi dampak di daerah.

“Kita pahami ini karena kondisi dunia. Tapi pemerintah harus siap mengantisipasi efek lanjutannya di lapangan,” katanya.

Ia juga menyinggung pola kebijakan pemerintah yang kerap mengumumkan kenaikan harga secara mendadak guna meredam gejolak publik.

Baca juga: Pengguna Mobil Mewah di Batam Mulai Mengeluh Kenaikan BBM Non-Subsidi: Pengeluaran Bisa Membengkak

“Mungkin ini strategi untuk menghindari gejolak. Biasanya diumumkan di waktu yang tidak terduga,” ujarnya.

Selain itu, perbedaan harga BBM antara wilayah, termasuk Batam yang berstatus Free Trade Zone (FTZ) dengan daerah lain seperti Tanjungpinang, disebutnya bukan hal baru. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pajak seperti PPN.

“Perbedaan harga itu memang sudah lama terjadi, ada faktor pajak dan kebijakan wilayah,” jelasnya.

Rudi juga mengingatkan kenaikan harga BBM, terutama yang cukup signifikan, kerap diikuti dampak lanjutan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.