Senin, 27 April 2026

Jumlah Tenaga Kerja Luar Batam Lebih Banyak Dibanding ber-KTP Batam, Pemko Ambil Langkah Cepat

Data Disnaker Batam mengungkap jumlah tenaga kerja KTP luar Batam lebih banyak dibanding yang ber-KTP Batam. Pemko Batam ambil langkah cepat.

TribunBatam.id via Instagram li.claudia.chandra
WAKIL WALIKOTA BATAM - Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra. Data Disnaker Batam mengungkap jumlah tenaga kerja luar KTP Batam lebih banyak dibanding ber-KTP Batam. Foto diambil beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra menyoroti komposisi tenaga kerja di Batam.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa. 

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja sekaligus memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.

Dalam hal ini, ia melihat dinamika yang perlu dikelola secara cermat.

“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.

Penataan data menurutnya juga berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja. 

Ia mencontohkan, kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.

“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur.

Termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang, guna memetakan mobilitas penduduk serta mendukung stabilitas ketenagakerjaan di Batam.

Ia pun mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan anggaran dapat tepat sasaran.

“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, khususnya pada sektor sumber daya manusia (SDM), seperti ketenagakerjaan dan pendidikan.

Li Claudia Chandra menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci untuk membaca kebutuhan riil masyarakat.

Termasuk dalam memetakan kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan di Kota Batam.

Sumber: Tribun Batam
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved