Rabu, 6 Mei 2026

PEMKO BATAM

Tenaga Kerja dari Luar Batam Dominan, Pemko Batam Percepat Sinkronisasi Data Kependudukan

Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menggenjot pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik da

Tayang:
Diskominfo Batam/Pertanian Sitanggang
RAPAT - Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra saat memimpin rapat lintas instansi di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam. 
Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggenjot pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
  • Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan validitas data menjadi kunci untuk membaca kondisi riil masyarakat, termasuk memetakan dinamika tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan
  • Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam yang sebanyak 177.830 jiwa

 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menggenjot pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya di sektor sumber daya manusia (SDM).

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan validitas data menjadi kunci untuk membaca kondisi riil masyarakat, termasuk dalam memetakan dinamika tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan di kota industri tersebut.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.

“Sinkronisasi data ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” kata Li Claudia.

Pemko Batam sebelumnya telah melakukan pendataan berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian, mulai dari data warga yang belum memperbarui domisili, laporan kematian yang belum tercatat, hingga mobilitas penduduk antarwilayah yang belum terdata optimal.

Baca juga: Jumlah Tenaga Kerja Luar Batam Lebih Banyak Dibanding ber-KTP Batam, Pemko Ambil Langkah Cepat

Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa.

Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Di sisi lain, perhatian serius juga tertuju pada komposisi tenaga kerja di Batam yang dinilai belum seimbang.

Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam yang sebanyak 177.830 jiwa.

Menurut Li Claudia, kondisi ini harus dipahami secara utuh melalui data yang akurat, sehingga pemerintah dapat merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal tanpa mengabaikan kebutuhan industri.

Baca juga: Angka Kemiskinan Turun Dalam 3 Tahun Terakhir, Batam Raih Penghargaan Nasional dari Kemendagri

“Dengan data yang valid, kita bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan peluang kerja bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Li Claudia juga menekankan penataan data kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, khususnya di sektor pendidikan.

Kebutuhan ruang kelas, misalnya, harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.

“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambah Li Claudia.

Li Claudia  mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah agar sinkronisasi data semakin optimal dan mampu menghasilkan kebijakan serta penganggaran yang tepat sasaran.

“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Li..

Sebelumnya Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya Data yang valid akan mempermudah penyusunan berbagai program pembangunan.

“Administrasi kependudukan adalah landasan awal untuk mendapatkan legalitas sebagai warga negara,” katanya.

Dengan penguatan regulasi melalui peraturan daerah (Perda), pemerintah berharap pengelolaan data kependudukan di Batam menjadi lebih tertib, akurat, dan terintegrasi. ( tribunbatam.id/ian )

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved