Polemik UWT di Perumahan Puskopkar Batuaji, Harlas: Masih Pembahasan Internal BP Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Polemik perpanjangan Uang Wajib Tahunan  (UWT) di Perumahan Puskopkar, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih dibahas di internal Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Meski masih dalam pembahasan di internal BP Batam, belum ada jawaban pasti dari BP Batam, termasuk langkah apa yang dilakukan untuk disampaikan kepada masyarakat.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad melalui Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Harlas Buana mengatakan, pihaknya akan memanggil perwakilan warga Puskopkar itu.

"Terkait dengan Puskopkar, dalam waktu dekat BP Batam akan menjelaskan kepada masyarakat termasuk solusinya," kata Harlas Singkat melalui pesan WhatsApp, Senin (4/5/2026).

Harlas tidak bemberikan komentar banyak mengenai langkah apa yang akan dilakukan dan sedang dilakukan.

Sedikitnya 214 rumah di Perumahan Puskopkar, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terancam setelah mengetahui lahan mereka masuk zona komersial.

Permasalahan ini mencuat setelah warga mengetahui bahwa rumah mereka dinyatakan berada di luar Penetapan Lokasi (PL) induk untuk kawasan perumahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sementara, masa Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam untuk memperpanjang kawasan tersebut akan berakhir pada 8 Mei 2026.

Ini menyisakan waktu hanya beberapa hari bagi warga untuk menyelesaikan kewajiban administrasi tersebut.

Warga yang tersebar di Blok A1, A2 serta B1, B2, dan B3 ini mengaku terkejut karena selama puluhan tahun menempati lokasi, mereka tidak pernah mendapat informasi bahwa lahan yang ditempati bermasalah.

Sebagai informasi, UWT adalah kewajiban pembayaran sewa lahan kepada BP Batam, yang berbeda dengan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Ini umumnya dibayarkan atas alokasi lahan dengan jangka waktu tertentu, dengan skema belasan hingga puluhan tahun.

Dana UWT itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk fasilitas publik.

Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan peraturan turunannya, yang memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan perdagangan bebas kepada BP Batam.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam (Perka BP Batam) mengenai tarif dan jenis layanan di kantor pengelolaan lahan, di mana salah satu yang sering dirujuk adalah perbaikan/penyesuaian tarif.

Peraturan BP Batam Nomor 11 Tahun 2021 (dan pembaruan perka sebelumnya) yang menegaskan bahwa UWTO adalah uang sewa tanah yang wajib dibayar oleh penerima alokasi lahan kepada BP Batam untuk pembangunan infrastruktur.

Keputusan Kepala Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (BP Batam) terdahulu (misal: Keputusan No. 85 Tahun 2010 atau yang lebih lama) yang mengatur mengenai tarif alokasi lahan.

“Harapan kami sederhana, kami ingin tetap bisa membayar UWTO agar sertifikat bisa diperpanjang. Niat kami baik, tidak ada keinginan lain selain mempertahankan hak atas rumah yang sudah kami tempati puluhan tahun,” ujar Darsono Gultom, warga Blok A Puskopkar, Minggu (3/5/2026).

Darsono, memgatakan penolakan pembayaran UWT baru diketahui saat warga mengajukan perpanjangan pada awal 2025.

Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengajuan melalui sistem Land Management System (LMS), mendatangi kantor BP Batam, hingga mencoba melalui notaris.

Namun hasilnya tetap sama: permohonan ditolak karena lokasi dianggap berada di luar PL induk.

Darsono juga mempertanyakan alasan tersebut, mengingat perumahan tempat mereka tinggal merupakan salah satu kawasan awal yang dibangun di wilayah itu.

“Kalau memang dari awal ada masalah, seharusnya sudah terdeteksi sejak dulu, bukan baru sekarang," kata Darsono.

Darsono mengatakan, warga yang tidak bisa membayar UWT bahkan memilikk AJB, sertifikat, bayar PBB, bahkan fasilitas umum seperti jalan dan semenisasi dibangun pemerintah.

Ia menilai keberadaan fasilitas umum yang dibangun pemerintah menjadi indikasi bahwa kawasan tersebut sebelumnya dianggap legal.

Permasalahan ini telah dibahas sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada November–Desember 2025, dan terus berlanjut melalui berbagai pertemuan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga rapat bersama BP Batam.

“Kami sudah beberapa kali mencoba mengurus, tetapi belum ada kejelasan dari BP Batam,” sebutnya.

Darsono mengharapkan BP Batam dapat segera mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)