Warga Batam Ngaku Diminta Rp30 Ribu Urus Surat Pengantar Nikah, Ini Penjelasan RT

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Seorang warga di lingkungan RT 002/RW 002, Kelurahan Mansang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, mengeluhkan adanya pungutan biaya administrasi sebesar Rp30 ribu saat mengurus surat pengantar nikah di tingkat RT.

Hal ini dialami Rony Abdullah saat mendatangi rumah Ketua RT, Minggu (17/5/2026) sekira pukul 18.00 WIB, untuk meminta surat pengantar nikah. 

Ia mengaku diminta membayar biaya administrasi, alih-alih langsung dilayani.

“RT saya langsung bilang kalau untuk surat pengantar nikah dikenakan biaya Rp30 ribu. Bahkan disampaikan, kalau tidak mau bayar, silakan urus di tempat lain,” ujar Rony menirukan pernyataan Ketua RT di tempatnya, Senin (18/5/2026) kepada Tribunbatam.id.

Ia menyebut, persoalan utama bukan pada nominal uang yang diminta, melainkan cara penyampaian yang dinilai kurang pantas. 

Rony merasa diperlakukan seperti orang luar. Padahal di KTP-nya, ia masih tercatat tinggal di sana.

“Saya ini warga di sini, bukan orang luar. Cara penyampaiannya itu yang membuat saya sakit hati,” kata Rony.

Saat itu ia juga sempat berdebat dengan Ketua RT karena merasa tidak diperlakukan semestinya sebagai warga. 

Namun, Ketua RT tetap pada pendiriannya dan menyarankan agar Rony mengurus ke tempat lain jika tidak bersedia membayar.

Rony pun mempertanyakan dasar pungutan tersebut, mengingat selama ini pengurusan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak pernah dipungut biaya.

“Saya jadi bingung, sebenarnya uang itu untuk apa. Di kelurahan saja gratis,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Mansang, Heryawan, menegaskan seluruh layanan administrasi di kelurahan tidak dipungut biaya. 

Heryawan mengaku baru mengetahui adanya pungutan di tingkat RT tersebut.

“Secara aturan, semua pengurusan administrasi di kelurahan itu gratis. Kalau di lingkungan RT, saya belum tahu apakah itu merupakan kesepakatan warga atau tidak,” ujarnya.

Heryawan menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengonfirmasi langsung kepada Ketua RT terkait.

“Nanti akan kami hubungi untuk menanyakan dasar pungutan itu,” ujarnya.

Kata Ketua RT

Sementara itu, Ketua RT 002 Suyadi yang dikonfirmasi, menegaskan yang bersangkutan sudah tidak tinggal sesuai domisi selama lima tahun terakhir.

"Jadi yang bersangkutan memang benar memiliki KTP di komplek kami, dulunya tinggal di Blok B 27, namun sudah lima tahun pindah," kata Suyadi.

Ia menyebut dirinya terpancing emosi, karena saat yang bersangkutan datang ke rumahnya dan ngotot masih tinggal di kompleknya.

"Jadi saat saya katakan, yang tinggal di Blok B27 itu orang lain. Baru yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya sudah pindah lima tahun lalu," ujar Suyadi.

Ia melanjutkan, aturan di lingkungan RT mereka, setiap warga membayar iuran wajib per bulan sebesar Rp2 ribu untuk pemeliharaan dan pembayaran listrik di fasum.

"Jadi wajarlah saya minta beban kepada yang bersangkutan, selain itu di lingkungan kami juga ada biaya denda jika tidak ikut gotong-royong sebesar Rp30 ribu," kata Suyadi.

Ia menyebut, yang bersangkutan tidak pernah berkontribusi untuk lingkungan. Padahal alamat domisili di lingkungan tersebut.

"Ini yang membuat saya meminta biaya admistrasi kepada yang bersangkutan, kalau warga di komplek semua gratis pengurusan," tuturnya.

Lebih lanjut, Suyadi menyebut sudah lima tahun yang bersangkutan pindah dari lingkungan RT yang dipimpinnya.

Ia pun menegaskan, jika warga yang tinggal di lingkungan RT yang dipimpinnya, semua pengurusan gratis.(Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)