Rabu, 27 Mei 2026

BUS TRANS BATAM

Dirjen Perhubungan Darat Puji Batam Terapkan Sistem BTS pada Layanan Trans Batam

Pemko Batam dapat apresiasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan terkait layanan Bus Trans Batam pakai sistem BTS

Tayang:
Penulis: Pertanian Sitanggang | Editor: Dewi Haryati
Pertanian Sitanggang/TribunBatam.id
PELUNCURAN BUS TRANS BATAM - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, saat menghadiri peluncuran 19 unit tambahan Bus Trans Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa (26/5/2026). 

Menurutnya, wisatawan asing yang terbiasa menggunakan transportasi umum akan kesulitan jika sistem angkutan massal di Batam tidak dibangun dengan baik.

“Kalau transportasi umum tidak tersedia, orang akan kesulitan. Harus sewa mobil atau naik ojek, tentu lebih mahal dan tidak efisien,” ujarnya.

Selain itu, Aan turut mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS di layanan Trans Batam. Menurutnya, digitalisasi pembayaran menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

“Dengan QRIS masyarakat jadi lebih mudah. Tinggal tap atau scan lalu naik bus. Ini kemajuan yang luar biasa,” katanya.

Aan juga memuji kebijakan subsidi tarif bagi pelajar yang hanya dikenakan biaya Rp2.500 per perjalanan.

“Ini bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelajar agar terbiasa menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

Saat ini layanan Trans Batam dikelola oleh tiga perusahaan operator hasil tender tahun 2024 lalu.

Untuk koridor Tanjung Uncang–Batam Center, Sekupang–Jodoh, Sekupang–Batam Center dan Sagulung–Sekupang dikelola oleh PT Bagong Dekaka Makmur.

Sementara PT Sindo Global Mandiri melayani koridor Tanjung Piayu–Batam Center serta Batam Center–Jodoh–Bengkong.

Adapun PT Korona Trans Punggur mengoperasikan rute Nongsa–Batam Center dan Punggur–Jodoh.

Kepala UPT Trans Batam, Cipto, mengatakan pemerintah membayar jasa operator sebesar Rp13 ribu per kilometer sesuai operasional armada.

“Jadi pemerintah hanya membeli jasa layanan per kilometer. Sedangkan armada dan operasional seluruhnya ditanggung operator,” ujarnya.

Sementara pendapatan dari tiket penumpang langsung masuk ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Perhubungan Batam. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang).

Sumber: Tribun Batam
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved