Daftar Berita Populer Batam, Pencuri Modus Perbaiki Wifi Dibekuk

Kadishub Kota Batam Diperiksa Penyidik Polda Kepri Usai Terbitkan Surat Rekom BBM Subsidi Fiktif

TribunBatam.id, Batam - Polda Kepri telah memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Batam terkait dugaan penyalahgunaan penerbitan surat rekomendasi pengambilan BBM subsidi untuk nelayan.

Pemeriksaan dilakukan setelah polisi menemukan indikasi penerbitan surat rekomendasi yang tidak sesuai peruntukan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Batam.

Direktur Krimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester mengatakan permintaan keterangan terhadap pihak terkait telah dilakukan berkaitan dengan penerbitan surat rekomendasi oengambilan bbm subsidi yang diterbitkan oleh dinas tersebut. 

"permintaan keterangan terhadap Kepala Dishub sudah diperiksa. Sudah datang pekan lalu," ujar Silvester singkat, Jumat (29/5). 

Ditanyak materi pemeriksaan, Silveter enggan merinci. Menurutnya masih seputar penerbitan surat rekomendasi bbm subsidi. 

Baca Selengkapnya

Batam Kini Punya Balai Latihan Kerja dan Pusat Informasi Pekerja Migran, Li Claudia Apresiasi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra mengapresiasi kehadiran Balai Latihan Kerja dan Pusat Informasi Pekerja Migran yang digelar Caritas Indonesia di Kota Batam, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, Caritas Indonesia selama ini aktif bergerak dalam pelayanan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada perlindungan pekerja migran.

"Kehadiran pusat latihan kerja sekaligus pusat informasi ini merupakan langkah nyata dan strategis. Pemerintah menyambut baik serta mengapresiasi Caritas Indonesia yang turut membantu memberikan perlindungan dan solusi bagi masyarakat," ujar Li Claudia saat menghadiri peresmian kegiatan itu yang dirangkaikan dengan lokakarya dilansir dari mediacenter.batam.go.id, Sabtu (30/5/2026).

Ia melanjutkan, sebagai kawasan strategis dan pintu gerbang internasional, Batam menghadapi tantangan besar terkait persoalan pekerja migran, korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penanganan persoalan ini memerlukan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga sosial dan kemanusiaan.