Warga Pulau Lalang Lingga Curhat, Perangkat Desa Jarang Ngantor, Gaji Linmas Dipotong

LINGGA, TRIBUNBATAM.id – Warga Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan dan kinerja pemerintah desa setempat.

Keluhan tersebut mencakup ketidakhadiran perangkat desa di kantor, tidak adanya transparansi anggaran, pengelolaan tambak terbengkalai, hingga dugaan pemotongan gaji Linmas secara sepihak.

Sejumlah warga mengaku sering mendapati kantor desa dalam keadaan sepi, tanpa kehadiran Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun perangkat lainnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pelayanan publik di wilayah tersebut.

"Setiap saya ke sana, kantor buka, tapi tak ada satu pun orang yang bertugas. Bendera pun tidak dikibarkan. Kantor hanya ramai kalau ada rapat atau kunjungan orang luar. Di hari-hari biasa, hampir tidak ada aktivitas," ungkap seorang warga berinisial Sa, kepada Tribunbatam.id, Minggu (14/9/2025).

Tak hanya soal pelayanan, warga juga menyoroti ketidakjelasan informasi mengenai pengelolaan anggaran desa.

Papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya dipasang sebagai bentuk transparansi, diketahui dalam kondisi kosong.

"Anggaran desa ini tidak pernah dipasang di papan informasi. Apakah Pulau Lalang ini tidak menerima anggaran? Kami jadi tidak tahu apa-apa," lanjut Sa.

Masalah lain yang mencuat terkait dugaan pemotongan gaji anggota Linmas.

Beberapa warga menyebut, Linmas hanya menerima Rp900 ribu untuk masa kerja empat bulan.

Meskipun mereka sudah bekerja selama enam bulan, namun baru menerima hak mereka dari hasil empat bulan.

Seharusnya mereka menerima upah Rp1,4 juta untuk empat bulan kerja.

Menurut pengakuan warga, pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan biaya transportasi pengambilan gaji sebesar Rp100 ribu kepada perangkat desa.

Tak hanya itu, potongan kembali sebesar Rp400 ribu, karena dianggap tidak masuk kantor dalam beberapa waktu.

"Tidak tahu juga aturan atau kesepakatannya seperti apa. Padahal semua tahu, banyak juga perangkat desa yang jarang masuk kantor," kata warga lainnya, Te.