Kades Pulau Lalang di Lingga Blak-Blakan Soal Keluhan Warga, Termasuk Potongan Honor Linmas

"Setiap kali ada hari besar, seperti Hari Kemerdekaan, tidak ada kegiatan atau lomba. Sepi saja desa ini, tidak seperti desa lain," ujar Sa.

Mereka berharap, pihak aparat hukum bisa mengusut kejanggalan tidak adanya transparansi anggaran di desa mereka.

"Saat ini ada perbaikan jalan di desa, cuma tidak tau anggaran dari mana, soalnya itu sudah ditanyakan berapa upahnya, tapi perangkat desa tak tau. Papan APBDes juga tak ada, jadi tidak tau anggaran untuk desa berapa," tambah Sa.

Masalah lain yang mencuat terkait dugaan pemotongan gaji anggota Linmas.

Beberapa warga menyebut, Linmas hanya menerima Rp900 ribu untuk masa kerja empat bulan.

Meskipun mereka sudah bekerja selama enam bulan, namun baru menerima hak mereka dari hasil empat bulan.

Seharusnya mereka menerima upah Rp1,4 juta untuk empat bulan kerja.

Menurut pengakuan warga, pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan biaya transportasi pengambilan gaji sebesar Rp100 ribu kepada perangkat desa.

Tak hanya itu, potongan kembali sebesar Rp400 ribu, karena dianggap tidak masuk kantor dalam beberapa waktu.

"Tidak tahu juga aturan atau kesepakatannya seperti apa. Padahal semua tahu, banyak juga perangkat desa yang jarang masuk kantor," kata warga lainnya, Te.

Warga Pm juga mempertanyakan mengapa pemotongan hanya berlaku bagi Linmas.

Sementara perangkat desa lainnya tidak dikenai hal serupa.

Padahal, perangkat desa lain bahkan sering tidak masuk kantor.

"Bingung juga kenapa tiba-tiba dipotong. Tapi memang saya belum sempat menanyakan langsung ke kepala desa," ujarnya.

Te menambahkan, ia sempat bersitegang dengan pihak desa untuk menuntut haknya. 

"Saya akhirnya dapat full, Rp1,3 juta, setelah sempat adu mulut dulu," ujarnya.

Tak hanya soal pelayanan, warga juga menyoroti ketidakjelasan informasi mengenai pengelolaan anggaran desa.

Papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya dipasang sebagai bentuk transparansi, diketahui dalam kondisi kosong.

"Anggaran desa ini tidak pernah dipasang di papan informasi. Apakah Pulau Lalang ini tidak menerima anggaran? Kami jadi tidak tahu apa-apa," lanjut Sa. (TribunBatam.id/Febriyuanda)