THR dan TPP ASN Lingga Belum Cair hingga Usai Lebaran, Pemkab Tunggu Transfer Dana Pusat

TRIBUNBATAM.id, LINGGA – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dilaporkan belum juga dicairkan hingga setelah perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Kondisi ini membuat sebagian ASN harus merayakan Lebaran secara sederhana, karena belum menerima hak keuangan tersebut.

Sejumlah ASN mengaku baru pertama kali mengalami keterlambatan pembayaran THR sejak mereka menjadi pegawai negeri.

“Baru kali ini semenjak saya jadi pegawai, THR tidak cair,” ungkap seorang PNS wanita yang enggan disebutkan namanya, Kamis (26/3/2026).

Tidak hanya THR, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang biasanya turut menjadi penopang kebutuhan ASN juga dikabarkan belum dibayarkan.

Hal ini semakin menambah kekhawatiran di kalangan pegawai, terutama karena kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan.

“Jangankan THR, TPP saja belum. Kami juga ragu apakah TPP bisa cair, karena TPP kan tergantung kemampuan keuangan daerah,” ujar PNS pria.

Keterlambatan pembayaran ini disebut-sebut berkaitan dengan belum masuknya dana transfer dari pemerintah pusat ke kas daerah.

Pemerintah Kabupaten Lingga sendiri masih sangat bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi berbagai kewajiban belanja, termasuk pembayaran THR ASN dan PPPK.

Baca juga: 5 Pilihan HP Oppo Rilisan Paling Baru Edisi Lebaran 2026, Oppo Reno15 F 5G Kamera Apik

Sebelumnya, Wakil Bupati Lingga, Novrizal, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran THR bukan hanya berdampak pada ASN, tetapi juga dirinya sebagai bagian dari unsur pimpinan daerah.

“Pembayaran THR ini bukan hanya kepada ASN, saya sendiri juga tidak mendapatkan THR,” ujar Novrizal saat diwawancarai wartawan saat malam takbiran di Dabo Singkep, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini memang terbatas sehingga Pemkab Lingga masih menunggu realisasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Dana tersebut menjadi salah satu sumber utama untuk pembayaran kewajiban pemerintah daerah, termasuk THR.

Meski demikian, Novrizal memastikan pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran tersebut karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

“Secepatnya akan kita selesaikan, karena ini kewajiban pemerintah kepada ASN,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, untuk proses teknis pencairan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar mekanisme pembayaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Tribunbatam.id/Febriyuanda)