KPK Sentil DPRD Natuna, Minta Legislator Lebih Tajam Awasi Anggaran dan Bebas Korupsi

“OTT sudah banyak, tapi tidak juga membuat jera dan kapok. Ini jadi peringatan serius bagi semua pihak,” tegasnya.

Meski demikian, Agung menegaskan kedatangan KPK bukan berarti Natuna menjadi gudang korupsi. 

“Kami ke Natuna ini serius, tapi bukan berarti Natuna sarang korupsi. Ini bentuk penghargaan dan motivasi agar lebih baik,” jelasnya.

Ia justru melihat potensi besar Natuna, terutama di sektor kelautan dan sumber daya alamnya yang melimpah.

Hal itu bisa mendorong kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

“Potensi Natuna luar biasa, ada di depan mata. Tinggal bagaimana dikelola dengan benar dan diawasi dengan baik,” ujarnya.

KPK pun membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPRD maupun pemerintah daerah untuk berkolaborasi, terutama dalam perspektif pencegahan korupsi.

Namun di sisi lain, ia menyayangkan masih adanya anggapan bahwa berkoordinasi dengan KPK adalah sesuatu yang menakutkan.

“Sering kali pemerintah di daerah enggan berkolaborasi karena takut. Padahal kami di fungsi pencegahan, justru membantu menyelesaikan masalah,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Agung kembali mengingatkan DPRD merupakan garda terdepan dalam mengawal penggunaan uang negara.

“Harapannya dengan datangnya langsung kami di sini dapat menambah motivasi dan semangat DPRD menjadi benteng pertama melawan korupsi, menuju Natuna gerbang utara nusantara yang maju sejahtera dan anti korupsi,” pungkasnya. 

(Tribunbatam.id/birrifikrudin)