Pemkab Natuna Gandeng APH Awasi Penyaluran Distribusi BBM Subsidi Buat Nelayan

“Minyak ini sebenarnya cukup kalau tidak ada yang bermain. Kami berharap ada penindakan hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi,” ujarnya.

Dari sisi penegak hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indrapraja, menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi untuk mempermudah pengawasan.

Ia menegaskan pihaknya siap melakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

“Tapi kami di Kejaksaan sejauh ini belum ada menerima perkara apapun terkait Minerba. Akan tetapi bila ada perkara, kami pada prinsipnya siap melakukan tindakan represif," tegasnya.

Melalui pengawasan yang lebih ketat serta perbaikan sistem distribusi ini, penyaluran BBM subsidi ke depan diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran bagi nelayan. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)