TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Boalemo, Gorontalo Bisa Anjlok Rp 172 Miliar

TRIBUNBATAM.id - Dana transfer ke daerah 2026 Boalemo diperkirakan anjlok Rp 172,11 miliar.

Data DJPK Kemenkeu menyebutkan, dibandingkan pagu Rp 694,10 miliar di tahun 2025, TKD 2026 Boalemo disinyalir akan turun menjadi Rp 522 miliar.

Penurunan merupakan imbas dari langkah pemerintah memangkas TKD 2026 hingga 24,8 persen.

Dalam RAPBN 2026, Anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Dana transfer daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Terendah dalam 5 tahun

• 2021 : Rp785,7 triliun
• 2022 :  Rp816,2 triliun
• 2023 : Rp881,4 triliun
• 2024: Rp863,5 triliun
• 2025 : Rp864,06 triliun
• 2026: Rp 650 triliun

Rincian komponen Anggaran TKD 2026 adalah sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
• Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
• Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
• Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp500 miliar
• Dana Desa: Rp60,6 triliun
• Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun

Berapa besar TKD Boalemo 2026?

Melihat pemangkasan alokasi TKD, praktis dana transfer ke daerah juga akan dipangkas.

Pagu anggaran TKD Boalemo 2025 sebesar Rp 694,10 miliar. Sementara realisasi hingga September mencapai Rp 451,14 miliar atau 65.00 persen.

Belum ada rincian atau besaran berapa pemangkasan TKD Boalemo 2026.

Begitu juga dengan komponen apa saja yang akan dipangkas.

Hitung-hitungan kasar bila mengacu penurunan 24,8 persen, maka TKD Boalemo 2026 diperkirakan pada kisaran Rp 172,11 miliar.

Penurunan diperkirakan mencapai Rp 522 miliar.

Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.