Selasa, 21 April 2026

APBD Batam 2026

APBD Batam vs Medan 2026: PAD Sama Kuat, Penekanan Belanja Berbeda

Perbandingan APBD 2026 Batam dan Medan dari sisi kemandirian fiskal. Keduanya ditopang PAD, namun berbeda dalam struktur pendapatan dan belanja.

|
Ucik Suwaibah/Tribun Batam
APBD BATAM - Inilah perbandingan APBD 2026 Batam dengan Medan 

TRIBUNBATAM.id - Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam, Kepulauan Riau dan Kota Medan, Sumatera Utara  kerap menjadi sorotan. Namun, perbandingan kedua daerah ini tidak hanya soal siapa memiliki anggaran lebih besar, melainkan seberapa mandiri masing-masing daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai kota industri dan perdagangan, Batam memiliki karakter fiskal yang berbeda dengan Medan yang berperan sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara. 

Perbedaan struktur ekonomi ini tercermin dalam komposisi APBD, terutama pada porsi PAD dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026), APBD 2026 Medan sebesar Rp 6.795,14 miliar di sisi pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar dari APBD 2026 Batam yakni sebesar Rp 4.184,42.

Data APBD Batam 2026 selengkapnya dapat dilihat pada halaman rincian lengkap APBD Batam 2026.

Sisi Pendapatan

Proyeksi pendapatan APBD Batam 2026 sebesar Rp 4.184,42 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penopang terbesar yakni Rp 2.581,77 miliar atau 62 persen dari total pendapatan.

Sedangkan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1.292,50 miliar atau setara 31 persen.

Kondisi ini menunjukkan porsi PAD Batam relatif dominan dalam struktur pendapatan daerah.

Sementara Medan juga memiliki kemandirian fiskal.

Dari total proyeksi pendapatan APBD 2026 Medan, PAD menyumbang Rp 4.105,40 miliar atau 60 persen.

Sedangkan dana transfer pusat sebesar Rp 2.384,08 miliar atau setara 35 persen.

Dengan komposisi tersebut, baik Batam maupun Medan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif seimbang.

Kemandirian fiskal adalah suatu upaya dari pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Sumber: Tribun Batam
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved