Anggaran EO BGN Rp 113,9 Miliar, Dadan Hindayana Klaim Lebih Efisien

"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.

Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. 

Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," ungkapnya.

EO juga memberi masukan dalam perencanaan kegiatan. Masukan mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran. 

Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan. 

Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga. 

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya. 

Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X. 

Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381. 

Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.

Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan.

Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan. Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.(*)