Kominfo Kepri Siap Perkuat Implementasi Digitalisasi Penerimaan Daerah

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi menyatakan dukungannya terhadap upaya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kepulauan Riau dalam mempercepat implementasi digitalisasi penerimaan daerah, khususnya retribusi daerah.

Hal ini disampaikan Hendri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar di Hotel Aston Batam, Kota Batam, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk memperkuat sinergi dalam penerapan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

Hendri menegaskan bahwa peran Kominfo sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program digitalisasi daerah, baik dari sisi penyediaan infrastruktur teknologi informasi maupun literasi digital aparatur.

“Kominfo Kepri siap mendukung penuh langkah TP2DD dalam memperluas digitalisasi penerimaan retribusi daerah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa TP2DD Kepri merupakan tim yang dibentuk untuk mendorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, khususnya dalam hal Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menciptakan sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah strategi untuk mempercepat penerapan pembayaran retribusi secara digital, termasuk integrasi sistem dengan kanal pembayaran seperti QRIS, e-payment, serta peningkatan literasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan dukungan Dinas Kominfo, TP2DD Kepri optimistis bahwa digitalisasi retribusi daerah akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat APBD Provinsi Kepulauan Riau serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih modern dan transparan,” pungkas Hendri. (iw)