Ansar Dorong Keterbukaan Informasi, Seluruh OPD Kepri Ditarget Informatif pada 2026

Kendala yang masih ditemukan antara lain, kurangnya pemahaman dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuisioner mandiri.

Ia juga mengakui, keterbatasan anggaran akibat efisiensi belanja daerah membuat kegiatan sosialisasi kepada badan publik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Meski demikian, KI Kepri tetap membuka ruang konsultasi bagi badan publik yang ingin meningkatkan kualitas layanan informasi. 

Konsultasi dapat dilakukan dengan mendatangi kantor KI maupun mengundang KI untuk memberikan sosialisasi secara langsung.

"Kami optimistis banyak badan publik yang ingin naik kelas. Sejumlah instansi sudah mulai datang berkonsultasi dan meminta pendampingan terkait keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ansar mengapresiasi kerja KI Kepri dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.

Ansar berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Informasi terus diperkuat agar kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat semakin baik.

"Saya berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Informasi terus terbangun dengan baik. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Ansar.

Ansar juga menargetkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri dapat meraih predikat informatif pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026.

"Mudah-mudahan pada tahun 2026 seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mencapai kategori informatif. Ini menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat," tutur Ansar. (adv)