Mendagri

Index A-Z

Pegawai Negeri yang Terima Parsel Wajib Lapor ke Inspektorat

Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai suap

Selasa, 28 Juni 2016
Soal 6 Perda di Karimun yang Dibatalkan Mendagri. Bupati Aunur Rafiq Belum Mau Komentar

Rafiq mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kelanjutan akan perda-perda tersebut apakah akan dicabut secara keseluruhan atau hanya akan direvisi

Kamis, 23 Juni 2016
Kominfo Batam Berharap Perda Retribusi Telekomunikasi tak Dibatalkan Semua tapi Pasal-Pasalnya Saja

Kepala Kominfo Batam, Salim berharap Perda yang dibatalkan tersebut bukan berarti keseluruhan, melainkan hanya pasal-pasal yang dinilai bertentangan.

Kamis, 23 Juni 2016
Pembatalan Ribuan Perda Ciptakan Efek Domino yang Positif. Ini Kata Mendagri

"Penghapusan peraturan ini jelas berdampak pada berkurangnya secara signifikan biaya tinggi yang selama ini membebani dunia usaha atau investasi modal

Minggu, 19 Juni 2016
Pemerintah Hapus Lebih dari 3.000 Perda. Pengusaha Cukup Kantongi Satu Izin Saja

Pengusaha yang hendak membuka suatu usaha misalnya, tidak memerlukan berbagai izin seperti dulu, cukup satu izin saja

Selasa, 14 Juni 2016
Kemendagri Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang bermasalah.

Senin, 13 Juni 2016
Komentari Insiden Razia Warung Bu Saeni, Mendagri: Satpol PP itu Jangan 'Over Acting'

"Jangan over acting dan sok kuasa, memang masyarakat di daerah harus ditertibkan, tapi tetap harus manusiawi," papar Tjahjo.

Minggu, 12 Juni 2016
Mendagri Minta Maaf dan Janji Akan Pecat Pegawai Terkait Insiden Salah Ketik KPK

"Siapapun yang membuat malu Kemendagri dan KPK dengan membuat kesalahan pada penulisan surat semacam ini akan kami pecat dengan tidak hormat,"

Kamis, 9 Juni 2016
Stafnya Tulis 'Komisi Perlindungan Korupsi' di Surat Undangan, Mendagri Geram

"Sikap saya sebagai Mendagri tegas, bahwa siapa yang ketik surat nama lembaga KPK, salah

Kamis, 9 Juni 2016
Pemerintah Belum Tetapkan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni Sebagai Hari Libur Nasional

Kata dia rancangan Peraturan Presiden (Perpres) masih disiapkan, dan akan ditandatangani Presiden Joko Widodo begitu rancangan selesai

Selasa, 31 Mei 2016
Partai Koalisi Segera Temui Mendagri Bahas Mekanisme Pemilihan Wagub Kepri

Empat partai koalisi tersebut berencana bertemu dengan Mendagri RI Tjahjo Kumolo untuk berkonsultasi tentang mekanisme pemilihan Wagub Kepri.

Selasa, 31 Mei 2016
Urus Akta Lahir Anak Kini tak Perlu Pengantar RT/RW, Cukup Bawa KK ke Kantor Lurah

Pengurusan akta lahir anak kini tidak perlu ada pengantar dari RT/RW sebagaimana selama ini dijalankan Disdukcapil se-Indonesia.

Kamis, 26 Mei 2016
Soal Calon Wakil Gubernur Kepri, Empat Ketua DPD Partai Koalisi akan Temui Mendagri

DPD Partai koalisi pengusung Sani-Nurdin (Sanur) berencana menemui Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Rabu, 25 Mei 2016
Wawako Batam Mengaku Belum Tahu Soal Rencana Rasionalisasi 300 Ribu PNS

Pemko Batam belum mengetahui rencana Kemendagri merasionalisasi 300 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Indonesia tahun 2017.

Kamis, 19 Mei 2016
Selasa, Presiden Jokowi Lantik Nurdin Basirun Jadi Gubernur Kepri Definitif

vSaya baru menerima informasi lisan yang menyatakan bahwa pelantikan Gubernur Kepri akan dilakukan pada Selasa (24/5/2016) nanti.

Rabu, 18 Mei 2016
Nurdin Basirun Batal Dilantik jadi Gubernur Kepri Definitif, Mendagri: "Semoga Bisa Mei Ini"

Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun batal dilantik menjadi gubernur defenitif pekan ini.

Sabtu, 14 Mei 2016
Mendagri Sebut Nurdin Basirun Tahu Proses Awal SK Pansel

"Silahkan tanya saja kepada Plt Gubernur Kepri sekarang. Tentunya beliau sebagai Wakil Gubernur Kepri saat itu akan lebih tahu proses awalnya,"

Selasa, 3 Mei 2016
Jumaga Nadeak: Mendagri Menganjurkan Agar SK Pansel Dibatalkan

Ketua DPRD Kepri itu menegaskan lagi bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mendagri RI mengajurkan agar SK Pansel tersebut dianulir atau dibata

Selasa, 3 Mei 2016
Mulai Bahas Soal Gubernur Definitif. Ketua DPRD Kepri Temui Mendagri untuk Konsultasi

Namun, jadwal rapat paripurna penetapan tersebut belum bisa dipastikan

Selasa, 3 Mei 2016
Mendagri Minta Petahana Juga Mundur Saat Sudah Jadi Calon dalam Pilkada

Pemerintah mendorong agar aturan itu turut dibahas dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilgub, Bupati dan Wali Kota

Jumat, 22 April 2016

⟪⟨10 11 12 13

Berita Terkini

Kecelakaan di Bintan Viral di Medsos, Mobil Terbalik Tewaskan Dua Prajurit TNI-AL

53 menit lalu

Semarak Hari Desa Nasional di Natuna, Wabup Jarmin Tekankan Transparansi dan Kemandirian Desa

1 jam lalu

Direktur-Narkoba-Polda-Kepri-Kombes-Pol-Suyono-saat-memusnahkan-narkoba.jpg

Sepekan Menjabat, Kombes Suyono Pimpin Pemusnahan Ribuan Ekstasi hingga Sabu di Batam

2 jam lalu

Musrenbang RKPD 2027 di Lingga Utara Dimulai, Kepala Barenlitbang Ungkap 5 Prioritas

2 jam lalu

Hendriana Gustini Diusulkan Nonaktif dari Jabatan Kepala Inspektorat Batam, Ini Kata Sekda

2 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Mendagri

Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai suap

Rafiq mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kelanjutan akan perda-perda tersebut apakah akan dicabut secara keseluruhan atau hanya akan direvisi

Kepala Kominfo Batam, Salim berharap Perda yang dibatalkan tersebut bukan berarti keseluruhan, melainkan hanya pasal-pasal yang dinilai bertentangan.

"Penghapusan peraturan ini jelas berdampak pada berkurangnya secara signifikan biaya tinggi yang selama ini membebani dunia usaha atau investasi modal

Pengusaha yang hendak membuka suatu usaha misalnya, tidak memerlukan berbagai izin seperti dulu, cukup satu izin saja

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang bermasalah.

"Jangan over acting dan sok kuasa, memang masyarakat di daerah harus ditertibkan, tapi tetap harus manusiawi," papar Tjahjo.

"Siapapun yang membuat malu Kemendagri dan KPK dengan membuat kesalahan pada penulisan surat semacam ini akan kami pecat dengan tidak hormat,"

"Sikap saya sebagai Mendagri tegas, bahwa siapa yang ketik surat nama lembaga KPK, salah

Kata dia rancangan Peraturan Presiden (Perpres) masih disiapkan, dan akan ditandatangani Presiden Joko Widodo begitu rancangan selesai

Empat partai koalisi tersebut berencana bertemu dengan Mendagri RI Tjahjo Kumolo untuk berkonsultasi tentang mekanisme pemilihan Wagub Kepri.

Pengurusan akta lahir anak kini tidak perlu ada pengantar dari RT/RW sebagaimana selama ini dijalankan Disdukcapil se-Indonesia.

DPD Partai koalisi pengusung Sani-Nurdin (Sanur) berencana menemui Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Pemko Batam belum mengetahui rencana Kemendagri merasionalisasi 300 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Indonesia tahun 2017.

vSaya baru menerima informasi lisan yang menyatakan bahwa pelantikan Gubernur Kepri akan dilakukan pada Selasa (24/5/2016) nanti.

Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun batal dilantik menjadi gubernur defenitif pekan ini.

"Silahkan tanya saja kepada Plt Gubernur Kepri sekarang. Tentunya beliau sebagai Wakil Gubernur Kepri saat itu akan lebih tahu proses awalnya,"

Ketua DPRD Kepri itu menegaskan lagi bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mendagri RI mengajurkan agar SK Pansel tersebut dianulir atau dibata

Namun, jadwal rapat paripurna penetapan tersebut belum bisa dipastikan

Pemerintah mendorong agar aturan itu turut dibahas dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilgub, Bupati dan Wali Kota

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved