Lelang Kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang Tuai Polemik, DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Minta Dikelola BUMD

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang dikelola BUMD, tentu biaya masuk di kawasan itu bisa digratiskan.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melelang pengelolaan kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang. 

“Bagi yang masuk di area Gurindam 12 harus gratis. Saya usulkan BUMD Kepri yang kelola kawasan dan parkir,” tegasnya, Kamis (11/9/2025).

Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri untuk menyusun landscape Kawasan Gurindam 12.

Nantinya, pihak swasta dapat menyewa lahan di area gurindam 12 ke BUMD Kepri untuk dijadikan hotel, restoran, kafe dan arena permainan anak anak.

“Saya ingin pihak swasta itu bukan mengelola secara keseluruhan Gurindam 12, mereka itu mengelola apabila ada lahan-lahan yang kosong di area Gurindam 12 itu,” kata dia.

Dia yakin, usulan ini tidak akan merugikan Pemprov Kepri, termasuk tidak akan menyulitkan masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang.

Pemprov Kepri juga dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui dividen BUMD dan pajak serta retribusi dari kegiatan usaha di kawasan tersebut.

“Apabila ini sudah jalan, masyarakat tidak akan dirugikan dan pedagang yang sekarang berjualan tinggal ditata kembali,” ungkapnya. 

Dorongan ini disampaikan, setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) buka suara soal lelang kawasan Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang, selama 30 tahun.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati menyampaikan Pemprov Kepri memang sudah membuka lelang tersebut.

"Kawasan Gurindam 12 di lelang karena kawasan itu memiliki potensi sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan PAD ke depannya," kata Venni.

Menurutnya, dengan dilelangnya kawasan Gurindam itu, bisa menambah PAD Kepri yang saat ini tidak dalam posisi baik-baik saja.

Pemprov Kepri tentu mencari peluang baru, untuk menambah pundi-pundi uang untuk Kepri. 

Dia menyampaikan, pengumuman tender pemilihan mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) itu disiarkan lewat website Kepriprov.go.id.

Lelang ini ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah Negara /Daerah (BUMN/BUMD) termasuk swasta, kecuali perorangan yang berbadan hukum.

"Lelang meliputi tanah dan fasilitas umum di kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang," katanya.

Adapun aset yang dilelang yaitu lahan luas 7.450 meter persegi, terdiri dari 1 blok lahan seluas 5.540 meter persegi untuk area parkir, kemudian, 4 blok lahan masing-masing 500 meter persegi untuk fasilitas umum (fasum).

Fasilitas itu diperuntukkan sebagai area parkir, serta area makan dan minum dengan jangka waktu KSP BMD selama 30 tahun sejak penandatanganan perjanjian.

Mekanisme tender langsung oleh Pemprov Kepri dan tanpa melibatkan Badan Lelang Negara, serta sejumlah instansi lain.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen  dimulai sejak 28 Agustus 2025 hingga 15 September 2025 di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.

Langkah ini membuat pro kontra dari warga Tanjungpinang.

Satu di antaranya adalah Sari warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Sari tidak setuju dengan hal tersebut, Sari menilai, jika lelang ini sudah diambil alih swasta atau BUMN lainnya tentu akan berubah mekanisme di sana.

"Masuk di area tersebut pasti bayar dan tidak gratis lagi," katanya.

Sementara di lokasi itu, selama ini menjadi tempat masyarakat melepas lelah usai seharian bekerja. 

"Jika masuk di area Gurindam 12 tepi laut dikenakan biaya, kemungkinan lokasi itu bakal sepi dari pengunjung," lanjutnya. 

Dia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kaji ulang lelang tersebut. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)