Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kepri yang Dilantik Gubernur Ansar Hari Ini

Dalam sambutannya, Ansar mengatakan, pelantikan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan, guna menjamin keberlangsungan dan dinamika birokrasi.

"Pelantikan ini adalah hal biasa dalam organisasi pemerintahan, dalam rangka mendinamisasi organisasi serta pengembangan karier ASN," kata Ansar melansir laman resmi Pemprov Kepri.

Ia melanjutkan, ada jabatan yang harus segera diisi karena pensiun. Ada karena pejabatnya meninggal dunia, dan berbagai kebutuhan organisasi lainnya.

Pada kesempatan itu, Ansar juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan kewajiban dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan bukanlah hak bagi saudara sekalian. Jabatan adalah kewajiban. Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami bersama Pak Wakil Gubernur akan terus mengevaluasi kerja dan kinerja saudara-saudara dari waktu ke waktu," ujarnya.

Ansar juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

"Saudara-saudara harus memberikan kontribusi nyata dan mencatatkan keberhasilan di tempat saudara diamanahkan. Bagi yang pindah ke organisasi baru, segera menyesuaikan diri dan lakukan konsolidasi dengan baik," tuturnya.

Ansar juga memberi perhatian khusus pada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. 

Ia berharap seluruh jajaran mampu memberikan pelayanan dengan kredibilitas terbaik.

"Kita akan terus melihat institusi-institusi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Harapan kita, pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan kualitas dan kredibilitas terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut, Ansar mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah disepakati bersama DPRD melalui Peraturan Daerah.

"Tidak ada kepala OPD yang berjalan sendiri-sendiri dengan RPJMD masing-masing. RPJMD adalah kesepakatan kita bersama melalui Perda dengan DPRD. Itulah acuan utama dalam bekerja," tegas Ansar. (*/Tribunbatam.id)