Public Service

Keberadaan PK5 di Batam Makin Sembraut dan Menganggu

Tayang: Senin, 13 Februari 2012 16:28 WIB

Cara dan Lokasi Daftar Kartu Fuel Card 5.0 pada Tahap II di Batam, Ini Syarat yang Harus Dibawa

Laporan Tribunnews Batam, Yusuf Riadi

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima (PK5) yang ada di setiap wilayah di Batam masih belum terkoordinir dengan baik, hal tersebut masih mudahnya kita jumpai sejumlah PK5 di setiap daerah di Batam. bahkan saking nekatnya sejumlah PK5 berani memakai bahu jalan umum sebagai tempat berjualan.

"Sejumlah Pk5 yang ada di Batam masih sembraut dan tidak terkoordinir dengan baik, hal tersebut dapat kita jumpai dikawasan Muka Kuning yang memakai badan jalan untuk berjualan, terkadang kita sebagai pemakai jalan menjadi terganggu" ujar Santi warga Batam Centre.

Banyaknya PK5 yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, seolah menjadi warisan turunan dari generasi sebelumnya. Bahkan setiap munculnya PK5 dikawasan tertentu, Dinas terkait seolah kehabisan akal guna menata sejumlah PK5 yang tidak menempati area yang ditentukan.

"Kita coba cari solusi alternatif untuk mengatasi PK5 yang terdata sebanyak 2913 PK5 yang terdapat di 91 titik di Batam yang tidak beraturan, karena merelokasi PK5 juga butuh kerjasama semua pihak khususnya Instansi terkait
termasuk peran masyarakat juga," jelas Amsakar Kadis UKM Kota Batam, Minggu (12/2).

Dia menambahkan, sebagian pedagang ada juga yang mendapat program pengelolaan dari Dinas UKM, dengan memberikan tempat alternatif yang layak untuk berjualan dan tidak mengganggu keindahan kota. Seperti di beberapa kawasan di Bandung resto Batam Centre, depan Hotel pelita, kawasan pasar Avava Nagoya, hingga di Blok L Jodoh.

"Kita akan melanjutkan beberapa tempat alternatif sebagai pengganti PK5 yang masih belum tertata,"jelasnya lagi.

Selain itu, Dinas UKM Batam juga pernah memberikan alternatif tempat berjualan di beberapa titik, namun tidak
berjalan sesuai dengan rencana, karena pedagang mengeluhkan sepinya pembeli karena lokasi yang diberikan juga terlalu jauh dari keramaian.

"Dulu pernah kita berikan tempat berjualan pengganti di pasar Seroja Dapur 12 dan di pasar Hang tuah yang jaraknya sekitar 200 meter dari jalan utama, namun pedagang mengeluh dan kembali lagi ke tempat berjualan semula," ungkapnya.

Amsakar menilai permasalahan PK5 sebenaranya adalah persoalan politik menyangkut beberapa instansi terkait seperti perhubungan, Tata kota, Pu, DKP dan satpol PP, termasuk tim terpadu dan pihak ke III yang harusnya bisa berjalan beriringan menciptakan PK5 yang teratur. (adi)