Mendagri Berjanji Akan Mencabut Status Quo Rempang dan Galang

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Kejelasan status lahan di Rempang Galang dan sekitarnya akan menemui titik terang. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengeluarkan sinyal positif untuk segera mencabut status quo kawasan rempang-galang.

Sinyal tersebut diberikannya sesaat usai melakukan sidak di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung Sumatera Expo dan mendapati masalah pertanahan mendominasi di pelayanan BPM dan PTSP.

"‎Saya semalam ketemu pimpinan Batam dia menanyakan soal putusan Kemendagri yang dulu yang menjadikan status quo tentang Rempang dan Batam. Padahal dengan keluarny UU ZEE yang ada tentang Batam, itu FTZ harusnya pengelolaan Rempang menjadi‎ kewenangan BP Batam," tutur Cahyo usai acara ‎peringatan HPN 2015.

Cahyo mengatakan akan segera‎ mencabut Permendagri yang membuat status Rempang menjadi status quo. Ia akan mengeluarkan Permendagri baru, asalkan BP Batam mengajukan surat resmi kepada pihaknya terkait masalah ini.

"Kami minta surat resmi dari OB (BP Batam, red) kepada Mendagri, yang intinya menegaskan agar Kemendagri mencabut status quo yang ditetapkan Mendagri sebelumnya," ucapnya.

Menurut Cahyo, pengelolaan Rempang Galang merupakan hak dari OB atau yang kini menjadi BP Batam.

"Kalau surat dari mereka itu saya terima hari ini, dua tiga hari pun selesai. Dari yang saya pahami, itu memang haknya BP Batam. Untuk pengelolaan itu haknya mereka," kata dia.

Sementara itu, Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengaku belum mengetahui rencana Mendagri untuk mencabut Permendagri tersebut. Djoko pun enggan terlalu bersemangat akan janji yang diucapkan oleh Cahyo Kumolo.

"‎Kemarin cuma silahturahmi saja, nggak ada bicara yang lain. Tapi kami akan tunggu keputusan mendagri itu‎," ujar Djoko.