Menurut Jaksa KPK, Ini Peran Setya Novanto Dalam Dugaan Kasus Korupsi Proyek e-KTP

BATAM.TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan peran Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Hal itu diungkapkan dalam sidang pembacaan surat tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto Kamis (22/6/2017).

Irman selaku terdakwa I dalam kasus tersebut adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sedangkan Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.

Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, itu menyampaikan, Andi Agustinus alias Andi Narogong menawarkan kepada terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto, 'kalau berkenan Pak Irman nanti bersama Pak Giarto akan saya pertemukan dengan Setya Novanto'.

"Lalu terdakwa I (ber-)tanya, 'Buat apa?'. Dijawab oleh Andi Agustinus, 'Masak nggak tahu Pak Irman? Ini kunci anggaran. Ini bukan di Ketua Komisi II. Kuncinya di Setya Novanto'. Dibalas oleh Terdakwa I, 'O..begitu'," kata Jaksa Wawan membacakan surat tuntutan JPU.

Baca: TERUNGKAP. Setelah Bagikan Rp 1,2 Miliar Miryam Terima 5.000 Dolar AS

Baca: Jaksa KPK Ungkap Ungkap Dugaan Aliran Dana e-KTP dari Miryam S Haryani

Baca: Jelang Lebaran, KPK Peringatkan Dua Hal Ini pada Seluruh Pejabat

Menurut Jaksa, menindaklanjuti kesepakatan itu, beberapa hari kemudian pada sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Gran Melia Jakarta para terdakwa bersama-sama dengan Andi Agustinus dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, bertemu dengan Setya Novanto.

Dalam pertemuan itu, lanjut JPU, Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP-e.
"Guna mendapatkan kepastian mengenai dukungan Setya Novanto tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Andi Agustinus menemui Setya Novanto di ruang kerjanya di Lantai 12 Gedung DPR RI," ungkap Jaksa.

JPU melanjutkan, dalam pertemuan tersebut, terdakwa I dan Andi Agustinus meminta kepastian atas kesiapan anggaran untuk proyek penerapan KTP-e. Atas pertanyaan tersebut, tulis JPU, Setya Novanto mengatakan, 'Ini sedang kita koordinasikan. Perkembangannya nanti hubungi Andi'.

"Sehingga atas bantuan Setya Novanto, konsorsium PNRI yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra dapat memenangi proyek KTP-e dengan nilai kontrak Rp5,841 triliun," papar JPU.

Jaksa melanjutkan, sampai dengan 2 Agustus 2012, Sugiharto telah melakukan pembayaran tahap 1-3 pada tahun 2011 serta pembayaran tahap 1-2012 yang seluruhnya berjumlah Rp1,979 triliun.

Berdasarkan laporan Andi Agustinus dan Anang S Sudihardja kepada Sugiharto, menurut Jaksa, sebagian uang yang diterima tersebut diberikan kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya yang kemudian memicu perselisihan antara Andi Agustinus dan Anang karena tak bersedia memberikan uang lagi.