KEPRI REGION

Sekolah Tak Boleh Pungut SPP Siswa Tak Mampu. Ini Ancaman Disdik Kepri Jika Dilanggar

Surat Edaran Gubernur tentang SPP tersebut hanya acuan yang diterbitkan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pemungutan SPP.

Sekolah Tak Boleh Pungut SPP Siswa Tak Mampu. Ini Ancaman Disdik Kepri Jika Dilanggar
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Arifin Nasir, Kepala Dinas Pendidikan Kepri 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri Arifin Nasir akhirnya menjawab keluhan orangtua mengenai terbitnya surat edaran (SE) gubernur mengenai pemberlakukan sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) di SMA, SMK dan SLB Negeri se-Kepri.

Semula, Arifin yang ditemui saat hendak membahas anggaran pendidikan bersama Komisi IV DPRD Kepri itu mengajukan pertanyaan kepada Tribun. “Yang mengeluh siapa?”

Lalu dia kembali mengatakan,”Kalau ada siswa tidak mampu, tentu kita gratiskan. Sekolah sudah memiliki data anak-anak tidak mampu. Mereka itulah yang tidak diminta.”

Memang, SPP yang dibunyikan dalam SE Gubernur itu hanya diberlakukan untuk para siswa yang orangtuanya dikategorikan mampu secara ekonomi.

Baca: Ingin Tahu Besaran SPP di Tanjungpinang? Segini Sesuai Aturan Gubernur

Baca: Mulai Sekarang SPP Sekolah Negeri Tak Gratis Lagi. Ini Aturannya!

Baca: Ingin Wajah Mulus Bebas Jerawat? Hindari 5 Pemicu Jerawat Berikut Ini

“Misalnya, kepala dinas seperti saya, apalah arti uang Rp 135.000 per bulan. Coba dipikirkan secara jernih. Kalau ada sekolah memberlakukan SPP untuk para siswa tidak mampu maka sekolah tersebut pasti ditegur,” tegas Arifin.

Ia lalu menggarisbawahi bahwa SE tersebut tidak bersifat mutlak atau mendorong semua sekolah untuk memberlakukan SPP ke para siswanya.

SE tersebut hanya acuan yang diterbitkan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pemungutan SPP.

Surat itu juga menjadi payung hukum bagi kepala sekolah yang mau memberlakukan SPP sehingga standarisasi besaran nilainya jelas dan tidak ditentukan sesuka hati.

Dasar pemberlakuan SPP adalah Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 yang menyatakan pendiidkan merupakan tanggung jawab pemerintah, pendidik dan masyarakat.

Namun, seandainya ada sekolah di kabupaten/kota yang tidak memberlakukan SPP, sekolah itu tidak akan dipermasalahkan.

“Yang tidak dibenarkan memberlakukan SPP adalah pendidikan dasar (Dikdas) yaitu SD dan SMP,” ujar Arifin. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help